benuanta.co.id, Bulungan – Dalam upaya menjamin ketersediaan pangan dan energi untuk Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memainkan peranan penting sebagai daerah penyangga untuk menyuplai kebutuhan tersebut.
Hal ini telah menjadi tantangan dari Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik kepada Provinsi Kaltara mengingat Kaltim baru-baru ini ditunjuk sebagai tempat pemindahan IKN. Untuk menjawab tantangan ini, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang mengambil langkah serius dengan memerintahkan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara untuk melakukan pendataan dan mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerah ini.
“Kami lagi mendata luasan sawah dan luasan tambak. Nantinya kita gunakan untuk menyuplai kebutuhan pangan ke IKN,” ucap Gubernur Zainal kepada benuanta.co.id, Rabu 24 Januari 2024.
Gubernur Zainal menyatakan bahwa Pemprov Kaltara tengah fokus pada pendataan luasan sawah dan tambak yang ada di wilayahnya. Melalui pengambilan data yang akurat, daerah ini berharap dapat memanfaatkan potensi pertanian dan perikanan yang melimpah di wilayahnya untuk menyuplai kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara baru.
Gubernur Zainal juga mengakui bahwa potensi sumber daya alam dan pertanian di daerah ini cukup besar, termasuk di bidang perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan. Oleh karena itu, ia berencana untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Pertanian untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Kaltara, termasuk melalui program pengembangan sawah dan peningkatan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
“Saya sudah ada komunikasi dengan Kementerian Pertanian untuk mendukung terciptanya sawah-sawah di Provinsi Kaltara,” paparnya.
Dalam hal ini, upaya Pemprov Kaltara dalam memanfaatkan potensi daerahnya untuk menjamin ketersediaan pangan dan energi bagi IKN yang baru patut diapresiasi dan dijadikan contoh. Sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat, asalkan dilakukan dengan cara-cara yang benar dan berkelanjutan.
“Untuk itu dukungan dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Pertanian dan seluruh pemangku kepentingan lainnya sangat diperlukan agar upaya ini dapat terwujud secara maksimal dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Nicky Saputra
