benuanta.co.id, BULUNGAN – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memaparkan kondisi perekonomian di Provinsi Kaltara cukup optimis.
Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Sakop mengatakan kondisi ekonomi di regional Kaltara salah satunya dipengaruhi oleh belanja-belanja pemerintah. Dalam hal ini APBN yang dialokasikan di Provinsi Kaltara.
“Realisasi APBN per 31 Mei 2023, di mana total belanja negara telah mencapai Rp 4,67 triliun atau 38,15 persen mengalami kenaikan secara nominal sebesar Rp 1.24 triliun atau 36,43 persen,” ucap Sakop kepada benuanta.co.id, Jumat, 14 Juli 2023.
Dia menjelaskan kenaikan belanja negara ini ditopang oleh kenaikan belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa.
Di mana belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp 1,34 triliun atau 36,57 persen dari pagu. Total realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 424,08 miliar atau 44,47 persen.
“Kemudian di belanja modal mengalami kenaikan capain realisasi belanja paling besar yaitu Rp 250,75 miliar atau 98,02 persen. Hal ini disebakan adanya realisasi pembangunan PLBN dan pembangunan jalan nasional,” sebutnya.
Sedangkan untuk belanja barang terjadi kenaikan sebesar Rp 158,41 miliar atau 48,93 persen yang diakibatkan oleh pelaksanaan tahapan pemilu dan penyelenggaraan angkutan perintis.
Kemudian untuk TKD, telah terealisasi mencapai Rp 3,29 triliun 38,85 persen, mengalami kenaikan secara nominal sebesar Rp 823,90 miliar atau 33,32 persen.
“Terjadi kenaikan nominal yang sangat signifikan atas realisasi DBH tahun 2023 sebesar Rp 885,30 miliar atau 276,53 persen,” terangnya.
Kenaikan ini terjadi karena kenaikan yang signifikan atas alokasi dana bagi hasil (DBH) untuk seluruh pemda di Kaltara akibat booming harga komoditas SDA pada tahun 2022.
“Proyeksi belanja pemerintah bulan Mei 2023 understated Rp 157,31 miliar, disebabkan oleh understated belanja kementerian lembaga sebesar Rp4 5,07 miliar atau 16,69 persen dan understated TKDD sebesar Rp 202,38 miliar atau 30,09 persen,” tutup Sakop. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Yogi Wibawa
