TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah melaksanakan penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara.
Hal itu termaktub dalam Rapat Paripurna Ke-22 Masa Sidang II tahun 2021. Sidang inipun dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Kaltara Andi Hamzah dengan perwakilan Pemprov Kaltara yakni Sekprov Kaltara Suriansyah.
“Tindaklanjutnya, DPRD melalui fraksi yang ada akan membahasnya. Kemudian kita tetap berkoordinasi dengan OPD terkait, mengenai apa yang sudah dilakukan untuk berdasarkan program-program itu,” ungkap Andi Hamzah kepada benuanta.co.id, Senin 5 Juli 2021.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengacu pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Jika dalam pelaksanaannya atau koreksi dari BPK apakah sudah dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan menindaklanjutinya atau tidak.
“Selama inikan Panitia Khusus dari kita sudah berjalan juga dan turun ke lapangan mengecek laporan dan hasil koreksi dari BPK RI,” ucapnya.
Andi Hamzah berharap kedepannya dalam melaksanakan program itu, tercipta sinergitas antara Pemprov Kaltara dengan DPRD Kaltara serta masyarakat Kaltara. Kata dia, Ranperda pertanggungjawaban APBD ini merupakan hasil dari Gubernur Kaltara sebelumnya.
“Masih dari Gubernur Kaltara yang lama, sehingga tetap kita awasi dan monitoring dari anggota DPRD yang ada saat ini,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan setelah Rapat Paripurna ini, maka dilanjutkan dengan pembahasan di fraksi. (*)
Reporter : Heri Muliadi
Editor : Nicky Saputra
