benuanta.co.id, BULUNGAN – Gabungan Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat bersama untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, terutama terkait penataan ruang publik, fasilitas umum, sarana prasarana, serta penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tengkayu, Kota Taakan.
Rapat dipimpin oleh dan dihadiri anggota Komisi I, III, dan IV. Hadir pula Kepala Seksi Pelayanan Dinas Perhubungan Kaltara, Fernando RL, serta Kepala UPTD Pelabuhan Tengkayu, Roswan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyoroti berbagai persoalan terkait fasilitas umum di bawah pengelolaan UPTD Pelabuhan Tengkayu. Sejumlah anggota DPRD menilai masalah-masalah tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan yang tuntas.
“Sebagai ikon transportasi antarpulau di Kaltara, Pelabuhan Tengkayu seharusnya memberikan kesan aman, nyaman, dan tertata bagi masyarakat maupun pendatang. Namun kondisi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan,” kata Muddain, Selasa (18/11/2025).
Persoalan parkir menjadi sorotan utama, terutama keberadaan kendaraan rental yang memenuhi area parkir SDF hingga memicu potensi kemacetan. DPRD menegaskan, jika diperlukan langkah penertiban, tindakan tegas harus dilakukan untuk menjaga kelancaran aktivitas di kawasan pelabuhan.
Selain itu, relokasi PKL ke tempat yang lebih layak dan tidak mengganggu jalur aktivitas pelabuhan dianggap penting demi menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi pengguna jasa transportasi.
Melalui rapat ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pembenahan fasilitas umum dan penataan kawasan Pelabuhan Tengkayu agar lebih representatif sebagai gerbang transportasi laut di provinsi tersebut. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
