benuanta.co.id, TARAKAN – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tamara Moriska, menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di Kaltara. Di antaranya pendidikan dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, beberapa program prioritas di bidang pendidikan perlu dikaji ulang agar tidak mengganggu kualitas pendidikan di daerah.
Salah satu perhatian utama adalah terkait beasiswa yang masih menyisakan banyak permasalahan. Tamara mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program beasiswa serta mekanisme penilaian penerimaannya.
“Alhamdulillah, mahasiswa yang mendaftar beasiswa memang terealisasi semua, tetapi pemerataan masih menjadi PR besar,” ujarnya, Rabu (25/2/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti kasus pelecehan di lingkungan pendidikan yang kembali mencuat di awal tahun. Menurutnya, hal ini sangat miris, terutama karena seharusnya lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
“Guru itu harus menjadi orang tua di sekolah, tetapi dalam beberapa kasus, peran itu justru tidak dijalankan dengan baik,” tegasnya.
Terkait program makan bergizi gratis (MBG), Tamara menegaskan, program ini harus dikawal dengan ketat agar tepat sasaran. Ia menyoroti masih adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan program karena merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, seluruh pemangku kebijakan di daerah belum bisa memastikan kelancaran program ini.
“Seharusnya ada kejelasan terkait bagaimana program ini bisa berjalan secara merata, tanpa ada daerah yang tertinggal,” katanya.
Lebih lanjut, Tamara menegaskan, pelaksanaan program ini tidak boleh mengorbankan aspek lain, seperti pengurangan tenaga kerja. Ia menyoroti bahwa kebijakan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor terkait bisa berdampak buruk bagi masyarakat.
“Kita harus lebih mengkaji ulang lagi seperti apa program makan bergizi gratis ini agar tetap berjalan sesuai tujuan tanpa mengurangi hal-hal yang tidak seharusnya dikurangi,” tukasnya.
Dengan berbagai permasalahan yang ada, ia berharap pemerintah daerah dapat berperan lebih aktif dalam mengawal dan memastikan program-program ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kaltara. (adv)
Reporter: Nurul Auliyah
Editor: Endah Agustina
