benuanta.co.id, TARAKAN – Koordinasi lintas instansi dalam pembinaan pelaku usaha di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menjadi sorotan. Saat menghadiri kegiatan pengembangan usaha di Tarakan,
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Provinsi Kaltara, Hasriyani, menyinggung kurang optimalnya komunikasi antarinstansi yang memegang kewenangan program.
Menurutnya, kegiatan pembinaan idealnya harus melibatkan unsur perencana daerah seperti Tim Koordinasi Pengembangan Daerah (TKPD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tarakan.
“Ketika mereka hadir, mereka bisa memikirkan tindak lanjutnya. Hasil pelatihan ini bisa diintegrasikan ke dalam program daerah tahun 2026,” ucapnya.
Hasriyani menilai absennya unsur perencana daerah membuat peluang sinkronisasi program pembinaan pelaku usaha menjadi terhambat. Karena itu, ia berharap penyelenggara di tingkat kota lebih cermat dalam mengundang instansi terkait agar kegiatan tidak berhenti pada seremoni dan materi pelatihan semata.
Ia menjelaskan, berdasarkan regulasi, pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi itu membuat provinsi tidak dapat menjangkau seluruh wilayah tanpa dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi.
“Selama ini, melalui alokasi tersebut, kami bisa masuk ke kabupaten/kota, melakukan pelatihan hingga membantu pemasaran produk,” terangnya.
Sementara itu, kebutuhan pembinaan di Kaltara terus meningkat. Data Disperindagkop UKM mencatat terdapat sekitar 14.000 UMKM dan 4.900 IKM yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan teknologi, produksi, dan pemasaran.
Ia berharap Kementerian Perindustrian serta anggota DPR RI yang hadir dapat mendorong kembali pengalokasian anggaran dari pusat. Dengan dukungan tersebut, program pembinaan tidak hanya berfokus di Tarakan, tetapi juga dapat digelar di Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung.
Di hadapan peserta, dirinya menegaskan pentingnya inovasi dan keberanian para pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang. Ia meminta seluruh peserta untuk tidak berhenti pada teori, tetapi terus beradaptasi, berkolaborasi, dan meningkatkan kompetensi.
“Tujuan kita sama, ingin melahirkan pelaku usaha baru yang berkualitas dan membawa kebanggaan bagi daerah,” katanya.
Meski menyoroti kurangnya koordinasi, Hasriyani memastikan komitmen Disperindagkop UKM Kaltara dalam memperkuat pembinaan pelaku usaha melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten maupun kota. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
