TANJUNG SELOR – Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan yang telah menjadi ibukota, maka berbagai hal pun muncul. Salah satu tingkat tindak pidana meningkat.
Dengan banyaknya penangkapan para pelaku kejahatan oleh aparat penegak hukum, membuat lembaga pemasyarakatan (Lapas) kewalahan. Sehingga butuh lapas lagi selain Lapas Nunukan dan Tarakan, untuk berdiri di Bulungan.
“Kita telah mendapatkan kunjungan dari pak Marthin Billa anggota DPD RI, beliau meminta agar di Bulungan ada Lapas baru,” ungkap Bupati Bulungan Sudjati kepada benuanta.co.id, Kamis 5 Maret 2020.
Tentunya sejalan dengan rencana untuk membangun lapas, di mana Pemkab Bulungan siap untuk menyediakan lahannya. Hanya saja anggaran pembangunan itu tidak ada. “Inti dari kunjungan kerja ini adalah membantu memfasilitasi Pemkab Bulungan,” jelasnya.
Kata dia, kedatangan anggota DPD RI ini juga untuk membantu permasalahan terkait program-program di Bulungan yang berkaitan dengan hukum dan HAM, pertanahan, perbatasan dan otonomi daerah. “Kita siap mendampingi dan memfasilitasi di tingkat kementerian sesuai kewenangan DPD,” paparnya.
Sebelumnya juga sering dilakukan pertemuan dengan Forkopimda Bulungan, seperti Kejaksaan Negeri Bulungan, Pengadilan Negeri Tanjung Selor dan Polres membahas masalah lapas ini. Terlebih Bulungan masih memiliki banyak lahan yang dapat dibangunkan lapas.
“Memang tiap tahun ada peningkatan, bahkan harus menunggu Napi yang sudah bebas baru bisa memasukkan napi baru ke dalam lapas,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: M. Yanudin
