benuanta.co.id, BERAU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau menanggapi ajakan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk bergabung. Ajakan bergabung menjadi satu provinsi itu sudah dilakukan Kaltara sejak beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengaku terkait ajakan Kaltara tersebut sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat Berau. Pihaknya tak mau mengambil kesimpulan terkait hal tersebut, namun ia mengakui akan ikut dengan keputusan tertinggi, yakni dari keputusan masyrakat.
“Inikan ajakan bukan baru pertama kali, dan biarkan masyarakat yang menilai. Apakah mau bergabung atau tidak,” ungkapnya Kamis (12/10/2023).
Ia mengatakan, Bupati Berau seharusnya bisa mengadakan forum komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh kesultanan, dan juga forkopimda, guna membahas masalah ini.
“Agar ada kejelasan apakah Berau mau bergabung atau tidak,” ucapnya.
Hal itu baginya perlu dilakukan mengingat di Berau ada dua kesultanan, yakni Gunung Tabur dan Sambaliung, serta berbagai suku dan agama yang semuanya punya hak untuk didengar pendapatnya.
“Selama ini hanya jawaban satu orang, yakni bupati. Kita belum mendengar aspirasi masyarakat, apakah mau atau tidak,” ujarnya.
Dijelaskan politikus NasDem ini, Berau juga perlu ada kajian rugi untung jika bergabung ke Kaltara. “Ini yang perlu dilakukan, apa keuntungan yang didapat jika bergabung. Kemudian apa kerugian yang diperoleh jika Berau melepaskan diri dari Kalimantan Timur,” bebernya.
Kabupaten Berau, menurutnya sudah sejak 10 tahun lalu diajak bergabung oleh Kaltara. Namun begitu, Berau sama sekali tidak pernah melakukan kajian-kajian yang menurut pihaknya perlu dilakukan. Jika diukur dari jarak, Kaltara memang lebih terjangkau dibandingkan Kaltim. Baginya, jarak bukan suatu hal yang menjadi keputusan untuk bergabungnya Berau. Namun begitu, keputusan bergabung dan tidaknya berau ada di pihak masyarakat Berau.
“Sederhana saja, pemerintah memimpin paling lama 10 tahun. Tapi masyarakat bisa puluhan tahun. Makanya saya bilang. Serahkan semua kepada masyarakat. Karena mereka yang merasakan manfaatnya,” imbuhnya.
Kendati demikian, pria yang juga menjabat Pembina Apdesi Berau ini mengaku, dirinya tidak ada hak menentukan Berau harus atau tidak bergabung dengan Kaltara.
“Kami mengikuti apa yang menjadi kemauan masyarakat Berau. Bukan tidak punya pendirian, tapi hukum terkuat adalah suara rakyat,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie
Editor: Nicky Saputra
