benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Kejar potensi dari retribusi pajak kendaraan alat berat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bakal menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara.
Pasalnya selama aturan penarikan retribusi pajak kendaraan alat berat berlaku di Kaltara, Bapenda Kaltara mengaku kesulitan dalam menarik pajak tersebut.
Di mana hal itu terjadi karena masih banyaknya pemilik yang menghindari pembayaran pajak kendaraan alat beratnya.
“Makanya kita membutuhkan pendampingan dari pihak-pihak terkait seperti BPKP karena saat dilapangan kita selalu mengalami trouble saat hendak menarik pajak alat berat,” kata Kepala Bapenda Kaltara, Tommy Labo pada Jumat 18 Juli 2025.
Sedangkan nilai wajib pajak itu sendiri Tomy mengaku belum bisa menetapkannya. Hal ini disebabkan belum ditemukan spesifikasi yang dimiliki oleh Bapenda.
“Kita belum dapat karena mereka selalu menghindari kita disaat ingin melakukan pendataan dan hal ini yang kita atensi. Mengingat kita sudah memiliki Perdanya,” ujarnya.
Meski demikian, ia menjelaskan dalam menetapkan tarif pajak bagi alat berat dan perusahaan yang ada, Bapenda Kaltara mengelola 7 jenis pajak daerah.
Tujuh jenis pajak tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, dan Pajak Mineral Logam Bukan Batuan.
“Jika dilihat pajak kendaraan dan alat berat ini memang sangat berpotensi besar meningkatkan PAD Kaltara, makanya penarikan pajaknya selalu kita genjot,” terangnya.
“Kedepannya kita akan melibatkan BPKP Kaltara dan pihak lainnya dalam menarik retribusi pajak kendaraan dan alat berat ini. Agar baik pemilik dan perusahaan memahami pentingnya membayar Pajak,” pungkasnya. (*)
Reporter: Osarade
Editor: Endah Agustina
