Tahun Ini Kaltara dan Sulbar Jadi Lokasi Transmigrasi
TANJUNG SELOR – Upaya pemerintah pusat untuk pemerataan dan sebaran penduduk, maka program transmigrasi terus dilanjutkan. Tahun ini ditunjuk Provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat menjadi lokasi transmigrasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) M Nurdin.
“Ada 1.700 desa, 600 kecamatan, 134 kabupaten serta 2 provinsi yang difokuskan menjadi daerah transmigrasi. Yakni Kaltara dan Sulbar,” ucap Nurdin kepada benuanta.co.id.
Tak hanya itu, Ibukota Negara (IKN) yang ada di Provinsi Kaltim merupakan daerah transmigrasi. Salah satunya di kawasan Sepaku Semoi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Yang dimulai sejak tahun 1987 lalu, sehingga menjadi bukti nyata transmigrasi dapat mengembangkan pembangunan dan pengembangan administrasi wilayah.
“Jadi tak hanya asal kirim, tapi ada manfaat. Seperti kata Pak Jusuf Kalla di akhir masa jabatannya mengatakan daerah yang didatangi dan yang datang harus sama-sama sejahtera,” jelasnya.
Terkhusus untuk pengembangan transmigrasi di wilayah perbatasan, pihaknya berkolaborasi dengan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu. Seperti di Nunukan, Sebatik dan Malinau yang masih minim, seperti sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, infrastruktur dan aksesibilitasnya. “Dengan transmigrasi kita bangun aksesibilitas, meningkatkan usaha ekonominya itu kita bekerjasama,” ucapnya.
Nurdin mengatakan, tujuan transmigrasi itu untuk memperkuat NKRI. Karena setiap wilayah perbatasan sudah tersentuh seperti di Belu Timor Leste, Sambas Kalimantan Barat, Merauke Papua dan Nunukan, Sebatik dan Malinau di Kaltara. “Di beberapa lokasi yang daerah perbatasan, yang sudah ditempatkan transmigran, kita perkuat sebagai beranda terdepan Indonesia,” tuturnya.
Dengan melihat kesejahteraannya, pembangunan infrastrukturnya dan SDM-nya, maka daerah perbatasan itu harus setara dengan daerah lain yang telah berkembang dan maju. “Bukan tertinggal lagi tapi terdepan, bahkan presiden itu sudah membuat Pos Lintas Batas Negara setiap perbatasan Indonesia dengan negara lain,” ujarnya.
Bahkan tak hanya dari luar saja yang bertransmigrasi, penduduk lokal juga diperhatikan untuk bersama-sama membangun wilayah Kaltara. Karena selama ini di daerah transmigrasi seperti SP 8 dan 9, Sepunggur, itu ada warga lokalnya. “Supaya tidak ada kesenjangan, ada pendatang dan lokal yang bertransmigrasi,” tutupnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : M. Yanudin
