benuanta.co.id, BULUNGAN – Adanya wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka. Partai Demokrat Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan akan mengikuti sepenuhnya keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Kaltara, Muddain, mengatakan sikap tersebut merupakan konsekuensi Demokrat sebagai bagian dari koalisi pemerintahan. Menurut dia, apapun keputusan yang diambil Presiden Prabowo telah melalui pertimbangan matang di tingkat pemerintah pusat.
“Apapun keputusan Pak Prabowo, fraksi Partai Demokrat ikut. Itu sudah dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat,” kata Muddain, Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan, orientasi utama pemerintahan saat ini adalah pembangunan Indonesia secara menyeluruh, baik di bidang ekonomi, infrastruktur fisik, maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks itu, efisiensi anggaran menjadi salah satu pertimbangan penting dalam setiap kebijakan.
Muddain menyebutkan, anggaran negara dinilai perlu diarahkan ke kegiatan yang lebih produktif dan konstruktif untuk memperkuat perekonomian nasional dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Terkait wacana Pilkada melalui DPRD, Muddain menegaskan hingga kini belum ada rancangan undang-undang yang diajukan secara resmi ke DPR RI. Bahkan, menurut dia, perumusan aturan tersebut belum masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Informasi dari DPP Partai Demokrat saat Rakorda di Tarakan, perumusan undang-undangnya belum dibuat dan belum disampaikan ke DPR. Belum masuk Prolegnas,” ujarnya.
Ia menilai, wacana yang berkembang saat ini masih sebatas diskursus publik. Pemerintah pusat, kata dia, masih melakukan kajian mendalam terkait dampak kebijakan tersebut, termasuk respons dan penerimaan masyarakat.
Selain efisiensi anggaran, Demokrat juga menyoroti aspek kebangsaan. Menurut Muddain, pemilihan langsung kerap memunculkan polarisasi dan fragmentasi politik berbasis dukungan kelompok.
“Jika dipilih melalui DPRD, kepala daerah diharapkan berbicara atas nama kepentingan daerah dan nasional, bukan atas dasar dukungan kelompok tertentu,” ujarnya.
Meski menyadari potensi polemik di tengah masyarakat, Demokrat menegaskan posisinya saat ini sebagai bagian dari koalisi pemerintahan. Berbeda dengan satu dekade sebelumnya yang berada di luar pemerintahan, Demokrat kini memilih berada di dalam untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
“Sekarang Demokrat ada dalam koalisi untuk membangun negeri bersama Pak Prabowo. Maka apapun keputusannya, Demokrat ada di dalamnya,” kata Muddain. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Yogi Wibawa
