benuanta.co.id, TARAKAN – Pengemudi transportasi online di Kalimantan Utara, khususnya Kota Tarakan berharap adanya penyesuaian tarif layanan, baik roda dua maupun roda empat. Hingga saat ini, tarif dinilai belum mengalami perubahan sejak terakhir disesuaikan pada tahun 2022.
Ketua Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) Kalimantan Utara, Misyadi, mengatakan penyesuaian tarif menjadi salah satu tuntutan utama pengemudi karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan mereka. Ia menilai biaya operasional semakin meningkat setiap tahun.
“Tarif angkutan online roda dua dan roda empat sampai hari ini belum ada kenaikan sejak 2022, sementara kebutuhan hidup dan biaya operasional terus meningkat,” ungkapnya, Rabu (4/1/2026).
Misyadi menjelaskan, meskipun pengemudi berstatus sebagai mitra aplikator, mereka tetap merasakan dampak langsung perubahan ekonomi seperti pekerja pada umumnya. Ia menyebut kenaikan upah minimum setiap tahun menjadi acuan penting dalam tuntutan penyesuaian tarif.
“Walaupun kami berstatus mitra, dalam praktiknya kami juga pekerja, dan setiap tahun UMP atau UMK naik sehingga kebutuhan kami juga ikut meningkat,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, pengemudi sempat mendapat harapan setelah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan draf Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait tarif sedang disusun. Namun hingga kini, belum ada kejelasan terkait penerbitan kebijakan tersebut.
“Kami mendapat informasi bahwa draft SK Gubernur sudah disusun, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan kelanjutannya,” katanya.
Menurut Misyadi, pengemudi Tarakan juga mencontoh kebijakan yang telah diterapkan di Kalimantan Timur. Ia menyebut SK Gubernur di daerah tersebut berhasil menyeragamkan tarif antaraplikator sekaligus menghapus sejumlah program tarif promosi. “Di Kalimantan Timur sudah ada SK Gubernur yang menyeragamkan tarif antar aplikasi dan menghapus program tarif hemat,” tuturnya.
Ia menilai program tarif promosi dari aplikator justru menjadi dilema bagi pengemudi. Meski disebut sebagai pilihan, program tersebut dinilai memaksa pengemudi karena lebih sering muncul pada aplikasi pengguna.
“Secara teori program itu pilihan, tetapi kenyataannya pengemudi dipaksa menjalankannya karena yang tampil di aplikasi konsumen adalah tarif termurah. Mau tidak mau agar dapur tetap berasap, ya teman-teman ojol tetap mengikutinya meskipun pengeluaran lebih besar daripada pemasukan,” tegasnya.
Misyadi juga menyoroti ketidaksesuaian tarif yang diberlakukan aplikator dengan regulasi pemerintah. Ia menyebut aturan terkait tarif sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 dan PM 12 Tahun 2019. “Kenyataan di lapangan, tarif yang ditentukan aplikator tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Kementerian Perhubungan,” imbuhnya
Selain itu, ia mengakui pengemudi juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya terkait izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus. SePOI mengaku telah berupaya mendirikan koperasi sebagai salah satu syarat administrasi untuk mendapatkan izin tersebut. “Kami sudah berupaya mendirikan koperasi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena izin angkutan sewa khusus memang harus melalui badan usaha,” katanya.
Meski demikian, Misyadi berharap pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pengemudi, meskipun sebagian kewajiban administratif masih dalam proses. Ia menegaskan pengemudi siap mengikuti aturan selama kebijakan yang diterapkan juga berpihak pada keberlangsungan pekerjaan mereka.
“Kami siap diatur sesuai regulasi, tetapi kami juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap tuntutan penyesuaian tarif demi keberlangsungan pengemudi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
