benuanta.co.id, TARAKAN – Merespon program Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan atas terselenggaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pada nelayan tangkap tradisional di Gedung Serbaguna kantor Walikota Tarakan Senin (10/10/202) pagi tadi.
Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kalimantan Utara Rustan mengungkapkan belum semua nelayan di Kota Tarakan terakomodir memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan atau KUSUKA.
“Kalau sampai saat ini belum semua nelayan tangkap tradisional di Kota Tarakan terakomodir kenapa? Karena teman-teman nelayan itu tidak semua terdaftar kusuka,” ujar Rustan kepada benuanta.co.id, Senin (10/10/2022).
Sebab pihaknya sebelumnya diberikan kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada KNTI Kaltara untuk para nelayan tangkap tradisional Tarakan mendaftar Kusuka.
“Cuma kita ini harus hati-hati karena jangan sampai persoalannya seperti kartu nelayan kemarin. Sebenarnya banyak nelayan Tarakan punya kartu nelayan tetapi bukan pelaku usaha perikanan itu yang menjadi persoalan. Akhirnya ada kebijakan mengatasnamakan seseorang, dengan mengidentitaskan kartu nelayan itu banyak menyalahgunakan seperti BBM bersubsidi,” tuturnya.
Bahkan Rustan menyebutkan ada 3 hingga 4 ribu nelayan tangkap tradisional di Kota Tarakan sudah terdaftar KNTI.
“Sekitar 40 persen belum terakomodir Kusuka baru 800 nelayan hari ini sementara program pemkot taraan beri bantuan BLT kepada nelayan ini 2.045 berarti masih ada kuota 1.000 lebih mengantre dapat bantuan subsidi,” ungkapnya.
Bahkan harapan Rustan, anggota KNTI Kaltara dapat fasilitas dari pemerintah kota dan provinsi untuk pengurusan validasi data Kusuka.
“Kalau misalkan KNTI dilibatkan tentu kami siap, tapi saya kira PPL-nya yang sudah masing-masing wilayah sudah ada, KNTI tinggal mendampingi dan mengawasi saja bagaimana program pemerintah bisa berjalan maksimal betul-betul dirasakan dampaknya kepada masyarakat nelayan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie Silalahi
Editor: Yogi Wibawa
