benuanta.co.id, TARAKAN – Desas desus batalnya Pawai Pembangunan yang rencananya akan digelar oleh Gerakan di Bawah Satu Bendera dibenarkan oleh salah satu inisiatornya. Saat ini pawai tersebut tak akan dilaksanakan pada Minggu, 28 Agustus 2022, namun akan digantikan dengan Aksi Merah Putih.
Pada Aksi Merah Putih, dikabarkan akan melibatkan 1.000 kelompok pejalan kaki, kendaraan hias sebanyak 21 dan kelompok motor sebanyak 11.
Salah satu inisiator Aksi Merah Putih, Che menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tarakan tidak memberikan izin atas kegiatan sebelumnya yakni Pawai Pembangunan dengan alasan tak ada koordinasi dengan dinas terkait.
Berdasarkan fakta yang Che katakan, koordinasi tersebut sudah sempat dilakukan pihaknya dengan Dinas Pariwisata Tarakan, namun dinas terkait tak dapat memberikan izin lantaran tidak menggunakan salah satu aset Pemkot Tarakan.
“Jadi hari Kamis itu kami dikonfirm balik, karena di surat itu kami memakai titik kumpul Stadiun Datu Adil, jadi kami datang ditanya start nya memakai area stadiun atau hanya jalanannya saja, kami memang tidak memakai stadiun, kami cuma memakai jalan karena itu (stadiun) ikon kan, tidak mungkin menulisnya di depan kolam renang Wisma Patra. Jadi jika tidak pakai aset pemerintah maka dinas Pariwisata tidak berwenang mengeluarkan rekomendasi,” papar Che saat dihubungi, Sabtu (27/8/2022)
Ia menegaskan, sebagai pihak penyelenggara hanya dapat mengikuti keputusan dari pemerintah. Sementara untuk surat ke Wali Kota Tarakan juga telah diberikan pihaknya, namun administrasi seperti surat izin Covid tetapi hasilnya tidak diizinkan.
“Memonya (surat) tidak berkoordinasi dengan dinas terkait, nah saya juga sempat di telpon dan kembali ke Dinas Pariwisata, meminta untuk rekomendasi untuk gugus tugas Covid. Cuman dari Dinas Pariwisata tidak berwenang memberikan surat karena persoalan aset tadi,” bebernya.
Pihaknya juga telah meminta kepada Dinas Pariwisata untuk menyampaikan secara lisan ke Pemkot Tarakan bahwa koordinasi telah pihaknya lakukan.
“Kan tidak mungkin kami yang menyampaikan itu takutnya tidak percaya,” sebutnya.
Merasa bahwa waktu sudah sangat mepet untuk melakukan Technical Meeting (TM) dengan peserta, pihaknya lantas mengambil sikap untuk ribuan massa yang akan terlibat. Atas hal ini pihaknya merubah konsep Pawai Pembangunan menjadi Aksi Merah Putih yang telah berizin langsung ke Polres Tarakan.
“Tidak mungkin ribuan massa kita bubarkan karena mereka berniat untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan RI, kita tidak mungkin mengecewakan massa yang sudah merias kendaraan dan jahit baju, bahkan sampai Jumat sore juga tidak ada kabar dari pemerintah,” ungkapnya.
“Kami buat surat aksi pemberitahuan ke Polres dan audiens dengan Kasat Intel, kita pakai dasar undang-undang menyampaikan pendapat di depan umum dan dilindungi undang-undang selagi tidak anarkis kita dijamin,” lanjutnya.
Lebih jauh Che melanjutkan, pihaknya telah menyampaikan ke peserta untuk membawa bendera merah putih dalam aksi yang digelar pada Minggu, 28 Agustus 2022 besok. Menyikapi surat pembubaran dari Satpol PP pihaknya juga telah menerima hal itu.
“Waktu kirab bendera dan bedug sahur kita juga libatkan ribuan orang, kok Satpol PP menelpon dan wa akan membubarkan jika tidak ada izin, kami biarkan saja dan silahkan saja,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes menjelaskan menyoal pengumpulan massa yang dirasa akan memberikan beberapa efek terutama dalam kondisi lalu lintas.
“Kemudian yang kedua adalah fasilitas umum, waktu beduk sahur itu semua hancur seperti pembatas taman hancur, ya penonton kalau sudah nonton kan tidak bisa dikendalikan maka ini harus diantisipasi,” jelasnya.
Khairul juga menerangkan, waktu salah satu perwakilan Pawai Pembangunan mendatanginya ia berpikir bahwa semua administrasi telah diselesaikan. Namun ternyata koordinasi dari panitia terkait belum tuntas sehingga masih banyak pertimbangan yang harus dipikirkan.
“Siapa yang mengurusi kesehatannya, keamanan, mengatur lalu lintas. Inikan negara kita jangan ego kita hidup di tengah-tengah masyarakat, yang lain juga harus dipikir seperti pengguna jalan, juga kebersihan,” bebernya.
Resko lain yang ia pikirkan selaku kepala daerah ialah laka yang bisa saja terjadi karena Pawai yang diadakan di jalan raya.
“Kecuali kalau dalam gedung tidak papa, kalau gedungnya oke. Tapi kalau melibatkan banyak massa itu yang harus dipikirkan, karena menyangkut keselamatan orang, ketertiban dan kebersihan. Kota ini yang arus diatur dengan baik,” urainya.
“Kan kegiatan ini tidak ada koordinasi dengan dinas terkait, DLH juga bertanya bagaimana ini pak wali, seharusnya kan diatur siapa yang urus sampahnya, kemananannya,” lanjutnya.
Khairul menambahkan, pada beberapa waktu lalu juga sempat membatalkan acara pengumpulan massa yang dikenal dengan fashion week. Meski fenomena fashion week sedang menjamur di daerah lainnya, ia tak mau mengambil resiko jika nantinya terdapat nilai-nilai yang kurang berbudaya.
“Apalagi diadakan di Masjid Raya Islamic, mungkin ada sebagian yang suka tapi kalau ada yang menimbulkan gaduh. Ya kalau kita mau berkegiatan dilihatlah apakah semua orang suka karena kita hidup ditengah kemajemukan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Matthew Gregori Nusa
