TARAKAN – Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Sofyan Udin Hianggio meminta pemerintah memperhatikan dan melakukan antispasi terkait pelaksanaan PPKM mirko yang kini dijalankan di Tarakan.
Sebab, ia tak menginginkan pemerintah kecolongan melalui kebijakan yang dibuat dan berakhir dengan lonjakan kasus semakin meningkat.
“Artinya sebelum terjadi, ya lebih bagus kita berfikir seribu kali untuk melakukan hal-hal yang berisiko menambah penyebaran virus kan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Sofyan Udin Hianggio kepada benuanta.co.id, Jumat (9/7/2021).
Ia menggambarkan, seperti penanganan kasus di Jawa-Bali yang lambat, kini membuat wilayah tersebut harus bekerja ekstra termasuk pengeluaran biaya.
“Kalau saya sih berfikiran seperti itu. Daripada nanti kejadian kayak di Jawa-Bali baru antisipasi PPKM. Itu nanti lebih besar lagi biaya yang harus dikeluarkan dan lain sebagainya,” terangnya.
Selain PPKM, sebelumnya politisi partai Golkar ini juga mengusulkan agar pemerintah menunda kembali pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Tarakan, seiring peningkatan kasus Covid-19 di Tarakan.
Pasalnya, sejak tiga minggu lalu, pihaknya telah memanggil Dinas Kesehatan dan OPD terkait, untuk bersama-sama meramu solusi terkait PTM ditengah-tengah pandemi.
“Maksud saya, supaya sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai nanti sudah ada kasus, baru kita kelabakan,” ujar Sofyan Udin Hianggio saat dihubungi benuanta.co.id, Kamis (8/7/2021).
“Mereka sudah hadir, pada saat itu Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan. Karena kami ingin tahu perkembangan Covid-19, kemudian kami melihat situasi dibeberapa luar daerah yang lonjakannya cukup luar biasa ditambah dengan varian baru,” tukasnya. (*)
Reporter : Yogi Wibawa
Editor : Nicky Saputra
