benuanta.co.id, TARAKAN – Pemerintah Kota Tarakan terus mematangkan persiapan pembukaan Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan rentan sosial. Namun di tengah persiapan, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan mengakui masih terdapat kekurangan tenaga pengajar.
Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Tamrin Toha mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan teknis dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait operasional sekolah tersebut. Namun secara fisik, lokasi sekolah sudah dinyatakan layak digunakan.
“Sebelumnya di dashboard PUPR itu statusnya belum layak, sekarang sudah oke karena proses rehabilitasi ditanggung melalui APBD Kota tahun 2025,” ujarnya, Jumat (11/7/2025).
Ia menyebut, saat ini yang tengah berjalan adalah proses penerimaan siswa. Setelah itu akan dilanjutkan dengan seleksi kepala sekolah dan guru.
Namun untuk pengajar, Pemkot Tarakan belum membuka rekrutmen baru, melainkan akan menggeser guru-guru yang sudah ada di lingkungan Disdik Tarakan.
“Informasi awalnya akan ditempatkan dulu guru-guru yang sudah ada, baik PNS maupun PPPK. Tapi kalau mereka dipindahkan, otomatis sekolah asalnya akan kekurangan guru juga,” ungkapnya.
Menurutnya, aturan saat ini juga tidak memperbolehkan penambahan guru honorer, sehingga kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya.
Untuk kebutuhan awal, Sekolah Rakyat jenjang SD akan membutuhkan sekitar 2 guru untuk dua rombongan belajar, ditambah guru agama dan PJOK. Sedangkan untuk jenjang SMP, dibutuhkan sekitar 13 hingga 15 guru, disesuaikan dengan mata pelajaran yang diajarkan.
Selain itu, guru-guru yang nantinya ditugaskan di Sekolah Rakyat akan berstatus sebagai pegawai pusat di bawah Kementerian Sosial.
“Ada seleksi khusus. Selain syarat umum, calon guru juga harus memiliki kemampuan Bahasa Inggris lisan dan tulisan, serta karakter disiplin dan tegas karena ini adalah sekolah berasrama,” terang Tamrin.
Ia menambahkan karena konsep Sekolah Rakyat adalah boarding school, maka seluruh tenaga pengajar dan kependidikan akan tinggal di lokasi sekolah bersama para siswa.
“Guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan harus tinggal di asrama. Karena banyak hal yang harus diurus mulai dari makan, pakaian, hingga aktivitas harian siswa,” tambahnya.
Sementara itu, data calon siswa disebut sudah tersedia dan tinggal menunggu proses verifikasi. Namun, tantangan lain juga datang dari orang tua siswa yang belum semuanya siap melepas anak-anaknya tinggal di asrama.
“Khususnya di tingkat SD kelas 1, masih banyak orang tua yang belum siap. Padahal, semua kebutuhan siswa ditanggung, termasuk sampai kuliah nanti,” pungkas Tamrin.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai berjalan seiring masuknya tahun ajaran baru 2025/2026, menunggu kesiapan akhir dari pemerintah pusat dan daerah. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
