benuanta.co.id, BULUNGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam konsultasi publik rancangan awal (Ranwal) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kaltara tahun 2023, menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang nantinya dapat diteruskan untuk kesejahteraan masyarakat Kaltara.
Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltara di antaranya pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, infratruktur, ketertiban umum dan penegakan hukum, permukiman serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah.
“Jadi semua itu kita rangkum dari hasil reses, pertemuan dan kunjungan kerja menjadi aspirasi agar pemerintah bisa mengakomodir keluhan dari masyarakat di 5 kabupaten kota,” ungkap Norhayati Andris kepada benuanta.co.id, Senin 21 Februari 2022.
Salah satu yang disampaikan langsung di hadapan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP adalah masalah jalan. Didapati masih banyak akses jalan rusak terutama di daerah perbatasan yang butuh perhatian dan penanganan serius.
“Saya sampaikan jalan di perbatasan perlu perbaikan, karena ini menjadi nafas kehidupannya masyarakat perbatasan salah satunya di Apau Kayan kemudian di Krayan,” ujarnya.
Selain jalan di perbatasan yang dimasukkan dalam Pokir DPRD, dirinya juga menyampaikan jalan di daerah terpencil di 5 kabupaten kota yang perlu diperbaiki, khususnya jalan yang menuju ke lokasi pertanian masyarakat.
“Di Tarakan itu adalah Jalan Suaran dan Jalan Tani yang menuju ke kebun pertanian,” jelasnya.
Kemudian yang disuarakan masalah pertanian, kata dia pemerintah harus melindungi para petani ini dan memberikan jaminan pembeli pasti dengan mengurangi pembelian dan pemasokan bahan pokok berupa beras, sayuran dan buah-buahan dari luar Kaltara.
“Dengan cara ini, pemerintah bisa menjamin dan membantu petani kita untuk melakukan produksi lebih banyak,” paparnya.
Ketiga yang disinggung masalah pendidikan di tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis industri dan dunia usaha. Norhayati menyampaikan ini harus dipersiapkan mulai dari sekarang sebelum kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Tanah Kuning Mangkupadi telah jadi. Pasalnya akan membutuhkan waktu panjang untuk membentuk generasi ini siap kerja.
“Kami minta pemerintah melengkapi alat praktek di setiap SMK kalau perlu bekerjasama dengan dinas terkait. Misalnya jurusan perikanan dan kelautan maka kerjasama dengan DKP, kalau jurusan pariwisata maka ke Dinas Pariwisata,” ucapnya.
Supaya peserta didik dari SMK ini bisa merasakan seperti apa lapangan pekerjaan yang sudah digelutinya selama di sekolah. Dia menuturkan konsentrasinya ke SMK, karena tidak ada yang dapat memprediksi pandemi Covid-19 sampai kapan.
“Ini untuk membantu para orangtua yang tidak mampu mengkuliahkan anaknya, makanya dibekali melalui SMK mereka dapat keahlian khusus dan memiliki tenaga kerja yang handal,” pungkasnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Matthew Gregori Nusa
