benuanta.co.id, BULUNGAN – Pandemi Covid-19 yang tengah melanda Indonesia belum dapat diprediksikan berakhir di tahun 2022. Hal itupun menyebabkan kondisi ekonomi tahun 2022 masih dihadapkan ketidakpastian yang tinggi.
Pelaksana Tugas Kepala Kanwil DJPb Kaltara Nazuar mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2022 pun disiapkan untuk responsif, antisipatif dan fleksibel.
“APBN tahun 2022 sebagai periode terakhir defisit diperbolehkan untuk melebihi 3% dari PDB memiliki peran sentral dalam proses konsolidasi dan mendukung reformasi struktural,” ujarnya kepada benuanta.co.id, Senin 6 Desember 2021.
Dia mengatakan terkait hal itu, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga agar selalu siap untuk melakukan penyesuaian otomatis (automatic adjustment) guna mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022. Dimana APBN tahun 2022 akan fokus pada 6 kebijakan utama.
“Yakni melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing,” paparnya.
Kemudian kebijakan utama lainnya melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Serta melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.
“APBN 2022 di Kaltara dari total belanja negara yang direncanakan mencapai Rp 2.714,2 triliun, sebesar Rp 9,72 triliun dialokasikan ke Provinsi Kaltara,” sebutnya.
Dia menjelaskan alokasi APBN 2022 ini dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 3,48 triliun termasuk didalamnya dana dekonsentrasi sebanyak Rp 34,17 miliar dan dana tugas pembantuan sebanyak Rp 32,95 miliar.
Serta dana transfer (TKDD) sebesar Rp 6,24 triliun ke Provinsi Kaltara dengan rincian Pemprov Kaltara sebanyak Rp 1,61 triliun, Kabupaten Bulungan sebesar Rp 1,08 triliun, Kabupaten Malinau sebesar Rp 1,18 triliun, Kabupaten Nunukan sebesar Rp 1,01 triliun, Kota Tarakan sebanyak Rp 736,59 miliar dan KTT sebesar 610,06 miliar.
“Secara umum, APBN untuk Provinsi Kaltara menurun 9,13 persen dibanding anggaran tahun 2021. Penurunan signifikan terjadi pada alokasi anggaran untuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar 15,0 persen, sedangkan TKDD turun sebesar 5,45 persen. Penurunan alokasi terjadi pada seluruh jenis TKDD kecuali Dana Bagi Hasil,” jelas Nazuar.
Nazuar membeberkan alokasi belanja K/L untuk Provinsi Kaltara dialokasikan kepada 38 K/L yang terdiri dari 213 Satuan Kerja dan disalurkan oleh 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan dan KPPN Nunukan.
“Belanja K/L tersebut difokuskan pada bidang konektivitas, jaringan sumber daya air, pendidikan, pertahanan dan keamanan serta pelayanan publik,” ucapnya.
Dia menambahkan jika APBN memiliki daya ungkit yang besar dalam menggerakkan perekonomian di Kaltara. Oleh karena itu, akselerasi untuk serapan APBN yang optimal diharapkan dapat segera dilaksanakan sejak diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKDD kepada Satuan Kerja dan Pemda.
Hal ini agar APBN dapat berkinerja maksimal sesuai target capaian dan output yang ditetapkan sehingga outcome dari kinerja APBN dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Di samping itu, koordinasi dan komunikasi lintas sektoral perlu ditingkatkan intensitasnya guna mewujudkan sinergitas dalam pemulihan ekonomi di kancah regional.
“Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural di tahun 2022,” tutupnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor: Ramli
