Berdasarkan hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia, sebanyak 51 persen responden menyatakan kemampuan pemerintah pusat buruk dalam mengidentifikasi warganya yang terdampak COVID-19. Bahkan, 8,2 persen responden lainnya menyatakan sangat buruk.
“Kemampuan pemerintah pusat sangat buruk dalam identifikasi warga yang terdampak COVID-19,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparannya secara virtual, Kamis (20/8).
Sementara itu, hanya 37,2 persen responden saja yang menilai pemerintah pusat sudah baik dalam identifikasi warga terdampak Virus Corona.
Sisanya, 2,6 persen responden lain menilai sudah sangat baik identifikasi warganya, dan 1 persen lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Demikian pula, jika dikaitkan dengan komunikasi kepada warga, pemerintah daerah dianggap lebih baik dibandingkan pusat. Penilaian yang sama juga berlaku pada aspek sense of crisis dan tanggap darurat lebih didominasi oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah daerah cenderung mendapat penilaian yang lebih positif ketimbang pemerintah pusat. Mereka dipandang lebih peka terhadap kritis, tanggap darurat, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dan mampu berkoordinasi dengan seluruh aparat,” ujar Burhanuddin.
Survei dilakukan sejak awal Juli hingga awal Agustus 2020. Respondennya adalah 304 orang pemuka opini dari 20 kota yang terdiri dari akademikus yang menjadi rujukan media, pengamat kesehatan, sosial, dan politik, redaktur politik dan kesehatan media, pengusaha, tokoh organisasi keagamaan, tokoh organisasi masyarakat, LSM, dan organisasi profesi.
