benuanta.co.id, NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura hafid secara resmi membuka penguatan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) dalam pendampingan sekolah penggerak melalui forum pemangku kepentingan dearah.
Pembukaan itu dilaksanakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Nunukan pada Kamis, 2 Juni 2022.
Dikatakan Bupati Laura, program sekolah penggerak dapat menjadi satu wahana mencetak anak-anak didik yang berkualitas, kreatif, terampil, inovatif, dan tentunya berkarakter pancasila.
“Karena pendidikan adalah pintu dan jendela bagi peradaban, kemajuan dan kesuksesan manusia,” kata Laura.
Menurut Laura, progam sekolah penggerak merupakan tanggungjawab segala pihak yang terlibat dalam pemangku kepentingan di Kabupaten Nunukan.
“Program sekolah penggerak harus didukung penuh oleh masyarakat dan semua kalangan Pendidikan, untuk itu dibutuhkan sosialisasi yang terukur. Melalui program penguatan pancasila harus memasukkan muatan lokal Kabupaten Nunukan, untuk mencegah anak-anak kita menjadi orang asing di tanah sendiri,” ujar Laura.
Sementara itu, Kepala BPMP Provinsi Kaltara, Dr. Jarwoko mengatakan Kemendikbudristek berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa di seluruh Indonesia. Kemendikbudristek akan mendorong hadirnya ribuan sekolah penggerak yang mampu mendemonstrasikan kepemimpinan pembelajaran. Terutama dari kepala sekolah beserta guru di dalamnya. Sekolah-sekolah akan menjadi penggerak untuk meningkatkan kualitas hasil berlajar siswa.
Salah satu tujuan program sekolah penggerak akan menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya forum pemangku kepentingan sebagai kegiatan diskusi berkenaan dengan berbagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di masing masing satuan pendidikan.
“Tujuan ini agar pemangku kepentingan mampu merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya pada akhir semester, karena pemangku kepentingan memiliki rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya. Apalagi pemangku kepentingan berbagai peran dapat saling berinteraksi dan berkolaborasi,” jelasnya.
Untuk diketahui, di Kaltara Kabupaten Nunukan menjadi projek pertama program sekolah penggerak yang berjumlah 13 sekolah. Angkatan pertama terdiri 2 pendidikan anak usia dini (PAUD), 5 dari jenjang Sekolah Dasar (SD), 2 sekolah menengah pertama (SMP), 3 sekolah menengah atas (SMA) dan 1 dari Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Menjadi target tahun ini adalah di Kabupaten Bulungan, KTT, Malinau dan Tarakan agar sekolah yang ada di Kaltara itu mendapat kesempatan pelayanan program sekolah penggerak, namun dilakukan secara bertahap,” tandasnya. (*)
Reporter: Darmawan
