Bupati Sebut Ekonomi Kerakyatan Peluang Usaha bagi Fresh Graduate

benuanta.co.id, NUNUKAN – Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih di tengah pandemi Covid-19, membuat beberapa lapangan pekerjaan sulit, bahkan lulusan sarjana juga semakin kian bertambah belum bekerja. Kebanyakan para lulusan ini berkeinginan bekerja di perkantoran.

Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid, menyampaikan pelaku usaha kerap alami kesulitan. Berdampak pada makin ketatnya persaingan mencari pekerjaan, terutama bagi para lulusan baru.

Potensi di Kabupaten Nunukan adalah ke ekonomi kerakyatan, namun banyaknya lulusan yang baru selesai kuliah lebih dominan bekerja di perkantoran.

Baca Juga :  Pemkab Nunukan Gelar Lomba Bedug Sahur, Bupati Irwan Sabri Apresiasi Antusias Masyarakat

“Untuk sarana fasilitas pemerintah daerah (Pemda) Nunukan terkait tenaga kerja sudah memenuhi bahkan melebihi sehingga menjadi suatu masalah, contohnya di kantor Bupati,” kata Laura, Senin 27 Desember 2021.

Dia menjelaskan sebenarnya lapangan pekerjaan itu lebih banyak potensi ke ekonomi kerakyatan, namun disayangkan banyak masyarakat yang baru lulus S1 enggan menjadi petani dan pekerjaan lainnya dan sebagainya. “Padahal potensi daerah kita itu arahnya ke sana,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemkab Nunukan Pastikan THR Pegawai Pemerintah Segera Cair 

Selain itu, yang baru lulus kuliah di sarankan untuk masuk bekerja di wilayah perusahaan, namun banyaknya lowongan kerja di perusahaan dominan pemanen sawit, sarjana dinilai enggan melakukan hal tersebut.

Sebelumnya pemda Nunukan sempat ingin mengadakan job fair bagi masyarakat Nunukan yang baru saja lulus kuliah namun terkendala dengan Pandemi covid-19 sehingga ditunda.

“Bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan kita bantu untuk memfasilitasi, namun banyaknya alasan mereka takut pisah dengan orang tuanya dan sebagainya,” jelasnya.

Baca Juga :  Pererat Silaturahmi Pemerintah dan Masyarakat, Bupati Nunukan Gelar Buka Puasa Bersama

Untuk tenga kerja di perkantoran pemda tidak ada penerimaan tenaga honor selain Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai kebijakan pemerintah pusat.

“Mereka Disarankan untuk melamar pekerjaan itu di perusahaan, namun banyaknya kami dapat informasi mereka tidak betah,” terangnya. (*)

Reporter: Darmawan

Editor: Ramli

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *