NUNUKAN – Pemerintah pusat membuka 197.117 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2019 ini. Khusus untuk Provinsi Kalimantan Utara, mendapat kuota sebanyak 300 formasi CPNS.
Namun tahun ini Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak membuka penerimaan CPNS dulu. Sebab tidak adanya penganggaran untuk Kabupaten Nunukan pada tahun 2019. “Kita juga sudah mengajukan, namun menunggu persetujuan dari pusat untuk anggaran di 2020. Kalau disetujui baru kita lakukan pembukaan pendaftaran CPNS 2020,” kata Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Nunukan, Kusworo Waluyo.
Sementara itu, Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM akan melihat lebih dulu sejauh mana tingkat kebutuhan penambahan pegawai serta anggaran yang tersedia. “Untuk 2019 kita tidak ada pengusulan CPNS,” jelasnya.
Sedangkan kebutuhan tenaga pegawai di Kabupaten Nunukan melalui Analisis Jabatan (Anjab) yang dilakukan, Pemkab Nunukan kelebihan tenaga honorer sekitar 1.250 orang. Sehingga kebutuhan pegawai yang jumlahnya sekitar 8.000 orang sesuai Anjab, bisa ditutupi oleh tenaga honorer.
“Sedangkan honorer tidak bisa ditambah lagi, yang sudah ada ini akan kita pertahankan selama lima tahun berdasarkan aturan. Kita juga akan lihat dan mengevaluasi. Banyaknya tenaga honores ini juga yang mengakibatkan anggaran kita tergerus, sehingga kita tidak bisa merekrut PNS lagi 2019 ini,” ungkap Bupati Laura, kepada Benuanta, Rabu (30/10/2019).
Selain itu, lanjut Bupati Laura, dirinya meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan pelatihan-pelatihan kerja kepada honorer, karena mereka harus bisa mengimbangi pekerjaan ASN.
Sementara untuk pengangkatan honorer menjadi PNS, menurut Bupati sebenarnya ada, namun belum dilakukan. Karena dirinya masih melihat kemampuan anggaran. “Karena yang baru lolos CPNS tahun kemarin saja ternyata gaji tunjangannya belum dimasukkan, itu yang membuat kita terhenti,” bebernya.
Dengan dibukanya pendaftaran CPNS di Kaltara, tenaga honorer di Nunukan dipersilakan untuk ikut tes. Karena ini merupakan peluang bagi masyarakat. “Karena Kabupaten Nunukan tidak buka, tapi Kaltara, buka kenapa tidak. Jika mereka lolos ‘kan alhamdulillah, ini juga salah satu cara untuk mengurangi tenaga honorer,” imbuhnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor : M. Yanudin
