benuanta.co.id, NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, memberikan tanggapan terkait penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Menurutnya, kebijakan WFH merupakan langkah yang harus disikapi secara adaptif oleh seluruh ASN, terutama dalam mendukung efisiensi anggaran dan modernisasi sistem kerja pemerintahan.
“WFH ini bukan berarti mengurangi kinerja, justru harus menjadi momentum untuk meningkatkan produktivitas dengan sistem kerja yang lebih fleksibel,” ujar Hermanus pada Selasa, (07/04/2026).
Hermanus menegaskan bahwa fleksibilitas kerja melalui WFH tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh perangkat daerah tetap menjaga disiplin dan tanggung jawab, meskipun bekerja dari rumah.
“Jangan sampai karena kerja dari rumah, pelayanan publik jadi terganggu. Itu yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemkab Nunukan yang memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meski sebagian ASN menjalankan WFH.
Wabup juga melihat WFH sebagai peluang untuk mempercepat digitalisasi birokrasi, terutama dalam penggunaan sistem layanan berbasis elektronik.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penerapan WFH harus terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya, baik dari sisi kinerja ASN maupun efisiensi anggaran.
“Kalau memang efektif, tentu bisa dilanjutkan. Tapi kalau ada kendala, harus segera diperbaiki,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hermanus menekankan bahwa yang terpenting dalam kebijakan ini adalah hasil kerja, bukan lokasi kerja ASN.
Ia berharap seluruh ASN di Nunukan mampu beradaptasi dengan pola kerja baru tanpa mengurangi kualitas kinerja, serta tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan sikap tersebut, Pemkab Nunukan optimistis kebijakan WFH dapat berjalan seimbang antara efisiensi dan pelayanan publik yang optimal. (*)
Reporter: Soni Irnada
Editor: Ramli
