benuanta.co.id, NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan Tahun Anggaran 2025, pada Jumat (27/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Nunukan, Kalimantan Utara, tersebut dihadiri sekitar 70 peserta. Hadir unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai pemangku kepentingan.
Bupati Nunukan, Irwan Sabri menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh peserta rapat. Ia berharap nilai kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan selama Ramadan dapat terus dijaga dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Ia juga mengapresiasi DPRD Nunukan atas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dinilai berjalan optimal sepanjang 2025. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Forkopimda, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Melalui rapat paripurna ini kami menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pembangunan selama Tahun Anggaran 2025,” ujar Irwan.
Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam, paparannya, Irwan menyebutkan pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 menunjukkan kinerja cukup baik meski masih menghadapi sejumlah tantangan.
Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,89 triliun dan terealisasi Rp1,72 triliun atau 91,09 persen. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan sah.
PAD ditargetkan Rp129,51 miliar dan terealisasi Rp126,44 miliar atau 97,64 persen. Sementara pendapatan transfer mencapai Rp1,58 triliun dari target Rp1,75 triliun atau 90,79 persen. Adapun lain-lain pendapatan sah terealisasi Rp8,83 miliar dari target Rp13,27 miliar atau 66,55 persen.
Di sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan Rp2,1 triliun dengan realisasi Rp1,77 triliun atau 82,50 persen. Belanja tersebut meliputi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer.
Belanja operasi terealisasi Rp1,17 triliun dari alokasi Rp1,38 triliun. Belanja modal mencapai Rp357,66 miliar dari Rp481,41 miliar. Belanja tidak terduga terealisasi Rp3,86 miliar dari Rp8,86 miliar, sedangkan belanja transfer mencapai Rp239,30 miliar dari Rp279,12 miliar.
Untuk pembiayaan daerah, target Rp259 miliar berhasil direalisasikan 100 persen.
Capaian Kinerja Pembangunan
Selain keuangan, Irwan juga memaparkan capaian indikator pembangunan yang mengacu pada RPJMD 2025–2029.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan 69,96 dan terealisasi 69,87 atau 99,9 persen, meningkat sekitar 0,6 poin dibanding 2024.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,5 persen, namun realisasi mencapai 4,82 persen atau 87,63 persen dari target. Sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,38 persen pada 2024 menjadi 5,27 persen pada 2025.
Pada aspek tata kelola, Indeks Reformasi Birokrasi mencapai predikat “BB” sesuai target. Dari 22 indikator sasaran pembangunan, sebanyak 18 indikator berkategori sangat tinggi, satu indikator tinggi, dan satu indikator sangat rendah, yakni realisasi investasi yang hanya mencapai 48,47 persen.
Program Prioritas dan Prestasi
Selama 2025, Pemerintah Kabupaten Nunukan menjalankan berbagai program prioritas, di antaranya peningkatan akses air bersih, pengembangan PLTS, pembangunan jalan usaha tani dan penghubung wilayah, serta penyediaan alat berat di kecamatan.
Di sektor sosial, program meliputi pembangunan rumah layak huni, seragam sekolah gratis, beasiswa, hingga penyediaan internet sekolah berbasis satelit. Pada sektor kesehatan, pemerintah memperkuat layanan rumah sakit, tenaga medis, dan dokter spesialis.
Dukungan juga diberikan pada sektor pertanian, perikanan, UMKM, serta penguatan BUMDes.
Pemkab Nunukan juga meraih sejumlah prestasi, di antaranya predikat AA pada Indeks Reformasi Hukum dan penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) Awards 2025 sebagai pemerintah daerah dengan tata kelola transformasi digital terbaik di Kalimantan Utara.
Program tugas pembantuan dari pemerintah pusat di sektor pertanian juga terealisasi 100 persen, termasuk pengembangan lahan seluas 420 hektare dan 3.135 hektare di berbagai kecamatan.
“Meski berbagai capaian diraih, namun masih terdapat kendala, seperti keterbatasan APBD, kondisi geografis, serta faktor teknis lainnya,” jelasnya.
Melalui LKPJ tersebut, pemerintah daerah berharap DPRD dapat memberikan masukan dan rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja ke depan.
Selanjutnya, DPRD Nunukan akan membahas LKPJ tersebut dan menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri serta Gubernur Kalimantan Utara.
“Kita berharap proses evaluasi ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Kabupaten Nunukan yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Ramli
