benuanta.co.id, TARAKAN – Kenaikan tarif abonemen air oleh Perumda Tirta Alam Tarakan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Kebijakan ini dinilai wajar untuk menjaga keberlangsungan operasional perusahaan, namun di sisi lain dikhawatirkan menambah beban pelanggan yang sudah menghadapi tingginya biaya hidup sehari-hari.
Akademisi sekaligus pakar ekonomi Universitas Borneo Tarakan (UBT), Dr. Margiyono, S.E., M.Si., menjelaskan kenaikan abonemen logis jika dilihat dari kepentingan manajemen perusahaan, tetapi berbeda dari sisi pelanggan. Menurutnya, dari realitas yang ada, kenaikan tarif PDAM terakhir terjadi sekitar empat sampai lima tahun lalu dan saat itu menyasar tarif pemakaian yang bersifat progresif.
“Kalau sekarang lebih kepada abonemen yang merupakan pembayaran tetap, tidak dipengaruhi oleh penggunaan,” jelasnya kepada benuanta.co.id, Kamis (11/9/2025).
Ia menerangkan tarif PDAM sebenarnya mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap berlaku meskipun penggunaan sedikit atau banyak, sedangkan biaya variabel bersifat progresif dan semakin mahal seiring meningkatnya volume pemakaian. “Maksudnya biaya tetap itu berlaku berapa pun, sementara biaya variabel naik progresif semakin tinggi pemakaiannya,” ungkapnya.
Dari perspektif perusahaan, lanjut Margiyono, kenaikan kali ini bisa dipahami karena sudah lebih dari tiga tahun tidak ada penyesuaian. Biaya operasional jelas meningkat, mulai dari harga mesin, pipa, tangki, tenaga kerja, hingga obat untuk menjernihkan air. “Faktanya sekarang operasional PDAM tidak bisa terhindar dari kenaikan biaya-biaya tersebut,” katanya.
Menurutnya, PDAM cukup berhati-hati dalam menetapkan kebijakan. Jika yang dinaikkan adalah tarif variabel, dampaknya jauh lebih besar karena langsung mengalikan jumlah pemakaian, sementara abonemen posisinya tetap. “Kalau tarif variabel yang dinaikkan, maka semakin banyak pelanggan menggunakan air, semakin tinggi pula beban yang harus dibayar,” ucapnya.
Namun, ia mengingatkan kondisi masyarakat saat ini harus menjadi pertimbangan penting. Pendapatan rumah tangga sebagian besar habis untuk konsumsi, apalagi harga pangan, pakaian, minuman, dan kebutuhan lain terus meningkat. “Sekarang mencari uang amat sulit, hampir semua penghasilan rumah tangga habis untuk kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Margiyono menekankan pentingnya penyesuaian tarif berdasarkan segmentasi pelanggan. Menurutnya, rumah tangga dengan pendapatan tinggi, menengah, dan rendah tidak bisa dipukul rata, melainkan dikenakan tarif sesuai kemampuan. “Alangkah adilnya jika tarif abonemen ditetapkan berdasarkan kelas penggunaan,” tegasnya.
Untuk segmen bisnis, ia menilai penetapan tarif lebih bergantung pada hitungan manajemen, selama tidak menimbulkan beban yang berlebihan. Meski begitu, PDAM sebagai perusahaan monopoli tetap harus mendapatkan masukan dari dewan pengawas maupun DPRD Kota Tarakan agar tarif yang ditetapkan rasional.
“Karena Perumda ini juga milik Pemerintah Kota, maka sebaiknya tarif air mendapatkan pertimbangan dari wakil rakyat di DPRD,” sarannya.
Margiyono kemudian menyoroti dampak abonemen terhadap konsumen. Menurutnya, pelanggan yang menggunakan sedikit air justru terbebani lebih besar, sebab biaya per kubik menjadi mahal. “Bahasanya, kalau pakai sedikit maka biaya rata-rata per kubik lebih tinggi,” terangnya.
Hal ini membuat konsumen terdorong menggunakan air lebih banyak untuk menurunkan biaya per kubik, yang berarti perilaku boros. “Supaya biaya per kubik lebih murah, konsumen justru harus boros menggunakan air,” ucapnya.
Kondisi ini menjadi paradoks karena ketersediaan air di Kota Tarakan semakin menyusut. Embung dan sungai yang selama ini menjadi sumber air mengalami tekanan lingkungan akibat alih fungsi hutan menjadi permukiman. “Dulu volume airnya besar dan sangat diandalkan, sekarang berkurang karena kawasan berubah jadi perumahan,” imbuhnya.
Ia memberi contoh kawasan Kampung Bugis, di mana hutan yang dulunya hijau kini berubah menjadi permukiman. Air yang ada pun bercampur dengan limbah rumah tangga sebelum diolah kembali menjadi air bersih. “Sekarang airnya bercampur dengan limbah rumah tangga, lalu diolah kembali untuk dikonsumsi,” ujarnya.
Margiyono menilai, dengan fakta naiknya tarif abonemen, konsumen didorong untuk mengonsumsi lebih banyak air agar biaya rata-rata lebih murah. Namun kondisi ini berlawanan dengan terbatasnya pasokan air. “Paradoksnya, tarif mendorong konsumsi naik, padahal ketersediaan air terus menyusut,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan embung di Juwata Kerikil, Persemaian, Bengawan, hingga Binalatung semuanya masih sangat bergantung pada air hujan. “Rata-rata supply air di embung Tarakan masih sangat tergantung pada hujan,” bebernya.
Dalam pandangannya, dari sisi produsen, kenaikan abonemen bisa dipahami karena beban biaya operasional memang meningkat. Namun, dari sisi konsumen, pendapatan tidak ikut naik, sehingga sulit menyesuaikan. “Sampai sekarang belum ada stimulus yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat,” katanya.
Karena itu, solusi jangka panjang menurut Margiyono bukan hanya mengandalkan kenaikan harga, melainkan juga menjaga supply air. Supply paling murah berasal dari kelestarian lingkungan, sehingga hutan penyangga harus tetap hijau. “Kalau lingkungan dijaga, maka supply air bisa tetap melimpah,” ujarnya.
Dengan supply yang melimpah, PDAM berpotensi meningkatkan pendapatan bukan hanya melalui kenaikan harga, melainkan juga lewat perluasan jangkauan pelayanan. “Kalau jangkauan makin luas, pendapatan otomatis meningkat,” tuturnya.
Ia menjelaskan, dalam kacamata ekonomi, pendapatan total (TR) adalah perkalian antara harga (P) dan jumlah barang/jasa yang dijual (Q). Karena itu, memperluas layanan akan lebih berkelanjutan dibanding sekadar menaikkan tarif. “Total revenue tidak harus naik lewat harga, tapi bisa lewat jumlah pelanggan,” ungkapnya.
Menurutnya, jika strategi hanya berpusat pada kenaikan harga, masyarakat akan merasa dirugikan. Padahal, sebagai BUMD, PDAM tidak hanya bertugas mencari profit, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. “Orientasinya bukan semata profit, tapi juga benefit untuk rakyat,” ucapnya.
Margiyono mengingatkan bumi, air, dan kekayaan alam semestinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, jika tarif air terus naik, persoalannya harus dicari apakah terletak pada pengelolaan, pengawasan, atau lingkungan. “Kalau air terus naik tarifnya, berarti ada masalah dalam pengelolaan, pengawasan, atau lingkungannya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
