benuanta.co.id, TARAKAN – Penolakan terhadap program transmigrasi pemerintah pusat sampai ke Kalimantan Utara. 16 organisasi masyarakat (Ormas) dan paguyuban di Kaltara kabarnya menyatakan sikap menolak rencana penempatan warga dari luar daerah ke wilayah ini.
Diketahui, Kaltara termasuk daerah menjadi tujuan transmigrasi program pemerintah pusat. Robinson Usat, Ketua DPC Lembaga Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) Kota Tarakan mengatakan dalam waktu dekat LPADKT bersama ormas lainnya akan menggelar aksi di Tanjung Selor sebagai bentuk penolakan terhadap program paramigrasi.
“Ya, sikap kami dari LPADKT sampai saat ini, kami bersama-sama juga dengan ormas yang lain menyatakan sikap untuk penolakan paramigrasi ke wilayah Kalimantan,” ujar Robinson kepada benuanta.co.id, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, aksi ini direncanakan berlangsung di Tanjung Selor, Bulungan. Aksi juga sekaligus akan dijadikan momen menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Kalimantan Utara. “Kita berharap bisa ditemui oleh kepala daerah kita, yaitu Gubernur. Biar aspirasi kita ini bisa langsung nyampe ke titiknya,” tambahnya.
Robinson menegaskan penolakan ini bukan bermaksud menolak suku tertentu atau pendatang, melainkan keberatan terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil bagi masyarakat lokal.
“Banyak masyarakat kita di sini yang belum punya rumah, belum punya tanah. Kenapa malah orang luar yang ditempatkan, dikasih dua hektare per kepala keluarga? Kenapa bukan paramigrasi lokal saja?” ujarnya.
Ia juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar transmigran tidak menetap lama di Kaltara. “Selama ini yang kita lihat, begitu masuk dua-tiga tahun, tanah dan rumah yang diberikan malah dijual. Pulang, bawa uang. Jarang yang benar-benar tinggal di sini,” bebernya.
Robinson menambahkan masyarakat adat dan warga lokal tidak pernah melarang siapa pun untuk datang mencari penghidupan di Kalimantan Utara. Namun, jika kedatangan itu melalui program pemerintah dengan fasilitas penuh, sementara masyarakat setempat masih berjuang memiliki lahan dan tempat tinggal, hal itu dinilai tidak adil.
“Contoh saat ini, mereka datang hijrah cari kerjaan di daerah kita ini, tidak ada larangan buat mereka. Tapi kalau lewat program seperti ini, itu yang kami tolak,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Ramli
