NUNUKAN – Bupati Nunukan, Hasmin Laura Hafid menyampaikan berbagai aspek permasalahan Kabupaten Nunukan pada Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP), saat berkunjung ke Kabupaten Nunukan pada Selasa, 9 Maret 2021.
Bupati Nunukan menjelaskan, situasi Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks. Mulai dari penyelundupan, terorisme, narkoba dan human traficking dan masalah sengketa batas negara.
Saat ini Kabupaten Nunukan telah memiliki 21 kecamatan, hal itu menunjukkan betapa pesatnya perkembangan dan dinamika di masyarakat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Nunukan merupakan perbatasan dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia.
Kabupaten Nunukan juga merupakan salah satu perlintasan atau pintu masuk para WNI atau TKI yang ingin bekerja di Malaysia. Karena menjadi perlintasan, tidak heran jika secara demokratis masyarakat di Kabupaten Nunukan memiliki latar belakang yang sangat beragam. Mulai dari suku, agama, maupun adat istiadat dan budayanya. Suku Tidung, Dayak, Jawa, Bugis, Timor, Toraja, Manado, Banjar, Buton dan suku – suku yang lain semuanya bisa hidup dengan sangat rukun di Kabupaten Nunukan.
“Sikap toleransi dan saling menghargai antara satu dengan yang lain sangat kami junjung tinggi dalam kehidupan sehari – hari,” kata Lauar, Rabu (10/3/2021)
Selain itu, jumlah wilayah yang masih menjadi OBP (oustanding boundary problem) atau wilayah yang titik perbatasannya belum disepakati juga terus berkurang. Sayangnya, meski sudah banyak yang disepakati oleh pemerintah Indonesia – Malaysia. Namun masyarakat ternyata tidak pernah tahu di mana saja titik – titik perbatasan tersebut. Ketidaktahuan masyarakat inilah yang seringkali menimbulkan masalah.
“Baru-baru ini, beberapa warga kami yang ditangkap oleh aparat keamanan Malaysia karena dianggap telah memasuki wilayahnya secara ilegal. Sementara menurut pengakuan warga yang ditangkap, mereka sebetulnya masih berada di wilayah Republik Indonesia,” jelasnya.
Lanjut dia, beruntung berkat diplomasi dan hubungan baik antar kedua negara selama ini warga yang ditangkap itupun dibebaskan. Kejadian seperti ini sudah seringkali terjadi ditangkap, ditahan beberapa hari, kemudian dibebaskan. “Kita harus memastikan di mana saja wilayah Negara kita, dan di mana mana saja yang menjadi milik-nya Malaysia,” ungkap Laura.
Jika hal ini masih saja terjadi, dia berharap ada upaya perioritas terhadap pemerintah Malaysia. Menurut dia, bagaimanapun juga keselamatan masyarakat harus diutamakan, dan harga diri sebagai bangsa yang besar dan berdaulat harus ditegakkan. “Meskipun hidup dalam kondisi yang serba terbatas, tapi kecintaan dan kebanggaan masyarakat perbatasan seperti di Kecamatan Krayan, Lumbis Hulu, Sei Manggaris, dan Sebatik terhadap bangsa dan negara ini tidak pernah luntur sedikitpun,” akunya.
Rapat koordinasi itu dihadiri langsung Deputi Bidang Pengelola Batas Wilayah Negara BNPP, Dr. Robert Simbolon, M.PA, Asisten Deputi Pengelolaan Perbatasan BNPP, Siti Metrianda S.STP M.Si, dan Asisten Deputi Pengelolaan Perbatasan BNPP, Murtono S.STP., M.Si, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, Kepala Badan Penataan Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, anggota komisi I dan II DPRD Kabupaten Nunukan, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan. (*)
Reporter: Darmawan
Editor : Nicky Saputra
