NUNUKAN – Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid menegaskan, pemerintah daerah akan terus berupaya untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dengan baik. Hal itu dia sampaikan pada saat kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas secara virtual di Ruang VIP Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Kamis 21 Januari 2021 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kegiatan itu juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala BPN serta unsur Forkopimda.
Pemerintah Daerah telah melakukan perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan di berbagai bidang. Hal ini sudah menampakkan hasilnya dengan diterimanya penilaian tata kelola keuangan pemerintah daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pembangunan Zona Integritas pada hakikatnya bertujuan untuk menegaskan komitmen kita selaku Aparatur Sipil Negara agar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Laura. Hal ini juga akan menciptakan kondusifitas dalam masyarakat sebagai modal utama dalam percepatan pembangunan.
Ditambahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agoes Prijanto, Pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu strategi dari percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan 3 sasaran utama reformasi. Sebagaimana tertuang dalam PP 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang meliputi peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
Karena pembangunan zona integritas ini sangat penting dan perlu dilaksanakan karena merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. “Kami juga mengharapkan dukungan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas bisa sukses dan berhasil,” ungkapnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor: Ramli
