NUNUKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan rapat kerja evaluasi Pemerintahan Desa tahun 2020, yang biasanya dilaksanakan setiap tahun. Namun karena pandemi covid-19 saat ini, maka tahapan rapat dibagi menjadi dua, dan hari ini Kamis 5 November 2020, dilaksanakan di Kabupaten Nunukan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltara, Ir. H Amir Bakry, M.P mengatakan, rapat tersebut juga akan membahas anggaran dana Desa 2021, dan juga prioritas kegiatan dana desa.
Untuk kedepannya diharapkan setiap desa bisa menganggarkan pemetaan potensi desa, kerena hal itu sangat penting dalam melakukan pekerjaan setiap pelaporan potensi desa terhadap investor dan lainnya. Akan lebih mudah jika menggunakan digital, tidak manual lagi.
“Untuk tahapan awal desa-desa yang terjangkau internet nantinya akan menggunakan pelaporan secara digital di tahun 2021 pertengahan mendatang. Dari 447 desa yang ada di Kaltara sudah bisa dijangkau internet maka kita akan menggunakan sistem digital,” kata , Ir. H Amir Bakry kepada benuanta.co.id.
Karena dengan adanya sistem digital, untuk mempermudah aparatur desa untuk mengetahui batas desa, luas lahan sawit, sawah, dan jumlah hewan ternak. Karena sistem digital ini data akan tersimpan.
“Walaupun provinsi baru, kita harus berinovasi bagaimana desa itu bisa menggunakan sistem potensi dan pemetaan desa secara digital. Jadi kita juga akan memberikan pelatihan kepada kepala desa. Karena masih ada kepala desa yang belum tahu batas desanya,” jelasnya. (*)
Reporter: Darmawan
Editor : M. Yanudin
