benuanta.co.id, NUNUKAN – Kabupaten Nunukan mencatat sejumlah perkembangan positif dalam pembangunan sepanjang 2025.
Angka kemiskinan dan pengangguran menurun, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan pemerataan pembangunan, keterbatasan infrastruktur, hingga penanganan stunting.
Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, mengungkapkan sejumlah capaian dan tantangan tersebut dalam pidato peringatan Hari Jadi ke-27 Kabupaten Nunukan, Senin (12/10/2026). Berdasarkan indikator makro pembangunan, persentase penduduk miskin di Kabupaten Nunukan turun dari 5,73 persen pada 2024 menjadi 5,27 persen pada 2025.
Meski mengalami penurunan sebesar 0,46 poin persentase, masih terdapat sekitar 11,81 ribu penduduk yang berada dalam kategori miskin. Perbaikan juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 2,71 persen pada 2024 menjadi 2,61 persen pada 2025. Sementara itu, IPM Kabupaten Nunukan meningkat dari 69,27 menjadi 69,87. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia, meskipun upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat masih membutuhkan perhatian berkelanjutan.
“Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan IPM merupakan capaian yang patut kita syukuri. Namun, kita tidak boleh berpuas diri karena masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, terutama pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanganan stunting,” ujar Irwan.
Di tengah sejumlah capaian tersebut, Irwan mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, masih ada persoalan mendasar yang harus ditangani, terutama penurunan angka stunting, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Masih banyak persoalan dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan,” tegasnya.
Persoalan pemerataan pembangunan menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Nunukan yang memiliki karakteristik geografis beragam, mulai dari kawasan perkotaan, pedalaman, pesisir, hingga pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Kondisi tersebut membuat pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada pusat perkotaan. Akses terhadap jalan, air bersih, listrik, pendidikan, dan pelayanan kesehatan harus terus diperluas agar masyarakat di wilayah terpencil turut merasakan manfaat pembangunan.
“Pembangunan Kabupaten Nunukan tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan. Masyarakat yang berada di pedalaman, pesisir, dan wilayah perbatasan juga harus merasakan manfaat pembangunan secara adil, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti jalan, air bersih, listrik, pendidikan, dan pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Irwan menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun penghargaan yang diterima pemerintah daerah. Lebih penting dari itu, pembangunan harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada 2025, perekonomian Kabupaten Nunukan tercatat tumbuh sebesar 3,98 persen. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi daerah tetap bergerak, tetapi perlu diperkuat agar pertumbuhan dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kita ingin potensi daerah dapat dikembangkan secara optimal, UMKM semakin kuat, investasi meningkat, dan lapangan kerja semakin terbuka sehingga kesejahteraan masyarakat terus membaik,” jelasnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah mendorong pengembangan sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sumber daya lokal, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan investasi.
Irwan juga menyebut percepatan pembangunan infrastruktur dasar sebagai salah satu prioritas pemerintahannya bersama Wakil Bupati Nunukan, Hermanus.
“Pemerintah daerah telah menetapkan lima misi pembangunan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pemerataan infrastruktur,” tegasnya.
Sejumlah program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan air bersih dan listrik serta pembangunan jalan penghubung antarkecamatan dan desa.
“Pemerataan infrastruktur masih menjadi pekerjaan besar yang harus kita tuntaskan bersama. Akses jalan, ketersediaan air bersih, dan jaringan listrik merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus kita upayakan agar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan dapat menikmati pelayanan yang layak,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah menyampaikan telah menempatkan 11 dokter spesialis di RS Pratama Sebuku dan RS Pratama Sebatik. Sementara itu, pemenuhan dokter spesialis untuk RS Pratama Krayan masih diusulkan kepada Kementerian Kesehatan.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan memperkuat tata kelola RSUD Kabupaten Nunukan melalui pendampingan rumah sakit rujukan nasional.
Memasuki usia ke-27 tahun, Irwan menegaskan tantangan pembangunan tidak dapat diselesaikan secara instan. Sehingga, diperlukan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga.
“Memasuki usia ke-27 tahun, kita harus menjadikan momentum ini sebagai kesempatan untuk mengevaluasi apa yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Pembangunan tidak cukup hanya diukur dari angka dan penghargaan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mengharapkan masyarakat terus memberikan dukungan, kritik, dan masukan terhadap jalannya pemerintahan agar kebijakan yang diambil semakin tepat sasaran.
“Kami menyadari pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan, kritik, dan masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan agar program pembangunan berjalan tepat sasaran. Mari kita bangun kolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Nunukan yang lebih maju, merata, dan sejahtera,” pungkasnya.
Irwan turut memaparkan sejumlah capaian sekaligus target program yang dijalankan sepanjang 2026. Di antaranya pembangunan 151 paket jalan tani, bantuan 1.036 unit rumah layak huni, beasiswa bagi 1.011 pelajar dan mahasiswa, serta peningkatan akses kesehatan dan internet di wilayah terpencil.
Irwan menegaskan, program 17 Arah Baru tidak sekadar menjadi agenda pembangunan pemerintah daerah, tetapi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program 17 Arah Baru merupakan komitmen kami untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Nunukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kami ingin setiap program yang dijalankan tidak hanya tercatat dalam perencanaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Irwan.
Menurutnya, pembangunan daerah harus mencakup berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi.
“Pembangunan Nunukan harus dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya yang berada di pusat kota, tetapi juga warga di kecamatan pedalaman dan wilayah perbatasan. Karena itu, melalui 17 Arah Baru ini, kami berupaya memperluas akses pelayanan dasar, membuka konektivitas wilayah, serta mendorong potensi ekonomi lokal agar semakin berkembang,” katanya.
Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah pembangunan infrastruktur penunjang sektor pertanian.
Pada 2026, Pemkab Nunukan menargetkan pelaksanaan 151 paket pekerjaan jalan tani yang tersebar di 16 kecamatan. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mempermudah mobilitas petani, memperlancar pengangkutan hasil panen, serta meningkatkan akses menuju kawasan pertanian.
Selain jalan tani, pemerintah menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 6,5 kilometer, rehabilitasi jalan sepanjang 4 kilometer, pemeliharaan rutin 19 kilometer, serta rekonstruksi jalan sepanjang 18,4 kilometer.
Pemerintah juga menargetkan pengadaan tiga unit alat berat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat kecamatan.
Irwan menyebut, peningkatan infrastruktur menjadi bagian penting dalam membuka akses masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi, khususnya di kawasan yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.
“Pembangunan infrastruktur harus mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jalan yang memadai akan membantu mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan membuka peluang ekonomi baru di wilayah kecamatan,” ungkapnya.
Di sektor perumahan, Pemkab Nunukan menyiapkan bantuan rumah layak huni melalui sejumlah sumber pendanaan. Melalui APBD, pemerintah menargetkan bantuan sebanyak 122 unit rumah. Selain itu, terdapat target 200 unit melalui APBN dan 714 unit melalui kerja sama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan kementerian terkait.
“Jika seluruh target ini terealisasi, total bantuan yang disiapkan mencapai 1.036 unit rumah,” katanya.
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih menempati hunian tidak layak sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Irwan menegaskan, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program bantuan rumah layak huni diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Kami ingin pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur jalan, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk hunian yang layak,” jelasnya.
Meski demikian, angka tersebut masih merupakan akumulasi target dari sejumlah sumber pendanaan. Realisasi akhirnya bergantung pada pelaksanaan pembangunan dan penyaluran bantuan di lapangan.
Pendidikan menjadi sektor lain yang disasar melalui program 17 Arah Baru. Pemkab Nunukan menargetkan 1.011 penerima beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa pada 2026. Penyalurannya direncanakan berlangsung pada triwulan IV tahun ini.
Selain beasiswa, pemerintah melaporkan distribusi seragam sekolah kepada 21.680 siswa SD kelas I hingga VI dan 10.213 siswa SMP kelas VII hingga IX. Dukungan tersebut diharapkan membantu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan sehingga keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan.
“Pendidikan merupakan investasi penting bagi masa depan Kabupaten Nunukan. Melalui program beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah, kami berharap semakin banyak anak-anak Nunukan yang mendapatkan kesempatan untuk belajar dan meraih cita-cita,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemkab Nunukan juga mengalokasikan pengadaan perangkat internet berbasis satelit Starlink untuk 19 SMP yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses internet. Program ini diharapkan memperluas akses informasi dan mendukung pembelajaran digital, terutama bagi sekolah di kawasan terpencil dan perbatasan.
Di sektor kesehatan, pemerintah melaporkan penempatan 11 dokter spesialis di RS Pratama Sebuku dan RS Pratama Sebatik. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui program Universal Health Coverage (UHC) juga tercatat mencapai 97,32 persen hingga triwulan II 2026.
Sementara itu, program pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau 42.930 peserta. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Tantangan berikutnya adalah memastikan ketersediaan tenaga medis, fasilitas, serta pelayanan berkualitas dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar.
Irwan menekankan, akses terhadap layanan kesehatan harus terus diperkuat agar masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan medis.
“Pelayanan kesehatan harus terus kita tingkatkan agar masyarakat bisa mendapatkan akses yang lebih mudah. Kehadiran tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai sangat penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan,” terangnya.
Program 17 Arah Baru juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi lokal. Di sektor pertanian, pemerintah menyiapkan bantuan bibit, pupuk, dan alat mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas petani.
Pengembangan kampung hortikultura dan palawija juga dilakukan melalui bantuan bibit cabai, jagung, tomat, serta peralatan pertanian. Sementara di sektor perikanan, pemerintah bersama Politeknik Negeri Nunukan melakukan kajian untuk menjaga kualitas rumput laut, salah satu komoditas unggulan masyarakat pesisir.
Pemerintah daerah juga menyusun peraturan kepala daerah terkait tata niaga rumput laut sebagai upaya mendukung pengelolaan perdagangan komoditas tersebut. Adapun untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebanyak 48 unit usaha telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencatatan keuangan melalui aplikasi SIAPIK.
“Fasilitasi kemudahan perizinan juga diberikan kepada 80 unit usaha mikro,” tambahnya.
Penguatan ekonomi turut menyasar badan usaha milik desa (BUMDes), khususnya di Kecamatan Krayan dan Krayan Selatan, agar potensi ekonomi desa dapat dikelola secara lebih produktif.
Irwan mengatakan, pengembangan potensi lokal perlu dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mengembangkan usaha.
“Kami ingin potensi yang dimiliki setiap wilayah dapat berkembang dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sektor pertanian, perikanan, dan UMKM harus terus didorong agar mampu menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Memasuki usia ke-27 tahun Kabupaten Nunukan, pelaksanaan 17 Arah Baru menjadi salah satu tolok ukur keseriusan pemerintah daerah dalam menerjemahkan agenda pembangunan ke dalam program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Berbagai target yang dipaparkan menunjukkan cakupan program yang cukup luas. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah paket pekerjaan, penerima bantuan, maupun anggaran yang disiapkan.
Irwan menegaskan jika Pemkab perlu memastikan setiap program terlaksana tepat sasaran, sesuai jadwal, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Terlebih, karakteristik Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan dengan wilayah geografis yang luas membuat pemerataan pembangunan membutuhkan perhatian khusus.
Irwan berharap pelaksanaan program 17 Arah Baru dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan daerah sekaligus memperkecil kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan, pedalaman, dan perbatasan.
“Harapan kami, seluruh program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pembangunan harus menjadi kerja bersama agar Kabupaten Nunukan semakin maju dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” tutupnya.
Dengan demikian, program 17 Arah Baru diharapkan tidak hanya menjadi agenda pembangunan tahunan, tetapi juga menjadi langkah berkelanjutan untuk memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
