benuanta.co.id, NUNUKAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nunukan, meminta agar pemerintah pusat lebih memperhatikan persoalan pendidikan di Nunukan. Hal ini karena Kabupaten Nunukan memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Dari kondisi tersebut, muncul beragam persoalan seperti minimnya akses pendidikan terhadap anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Anak pekerja migran ini tidak bisa bersekolah, karena pihak company tidak menyediakan sekolahan di perkebunan kelapa sawit tempat orang tua mereka bekerja di Malaysia,” kata Kadisdik Nunukan, Akhmad, Senin (3/6/2024).
Meski demikian, Disdik akan bekerjasama dengan camat setempat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcpil) Kabupaten Nunukan untuk mengupayakan agar anak para pekerja migran asal Indonesia tersebut tetap dapat mengenyam pendidikan dengan cara dititipkan pada sejumlah sekolah yang ada di Nunukan.
“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan mengusulkan kepada Kemendikbud untuk dapat memfasilitasi pembangunan sebuah lembaga pendidikan Boarding School agar peserta didik tidak perlu bolak-balik menembus perbatasan negara,” tandasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Kaltara, Didi Adriansyah juga mengusulkan agar pengelolaan sekolah tingkat SLTA oleh provinsi dikembalikan lagi ke kabupaten. Usulan tersebut agar dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bisa mengintegrasikan kebijakan pendidikannya dengan lebih optimal, sementara provinsi bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih optimal pula.
“Miris juga jika provinsi menghasilkan lulusan SMA/SMK yang menganggur, maka jumlah pengangguran tersebut akan dicatat dan dianggap sebagai pengangguran di kabupaten, padahal bukan kabupaten yang mengelola sekolahnya,” tutup Didi. (*)
Reporter: Darmawansyah
Editor: Yogi Wibawa
