KSPI: Dana Cadangan Pesangon beri Kepastian Hak Tenaga Kerja

Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menilai pembentukan dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian pemenuhan hak tenaga kerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan mekanisme tersebut diperlukan agar pekerja tetap mendapatkan pesangon meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan, bangkrut, atau tidak mampu memenuhi kewajibannya.

“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Baca Juga :  Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa kepada 15 Korban Gugur Karhutla

Menurut dia, persoalan pembayaran pesangon selama ini bukan terletak pada ketiadaan aturan mengenai besaran hak pekerja, melainkan lemahnya pelaksanaan kewajiban perusahaan. Sejumlah regulasi ketenagakerjaan sebelumnya telah mengatur formula pesangon berdasarkan masa kerja, tetapi belum menjamin pekerja menerima hak tersebut ketika PHK terjadi.

Karena itu, dana cadangan pesangon diperlukan melalui mekanisme penyisihan dana oleh perusahaan yang ditempatkan secara terpisah dari kekayaan perusahaan. Dana tersebut nantinya disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditetapkan pemerintah sehingga tidak bercampur dengan kas operasional maupun digunakan untuk kepentingan bisnis lainnya.

Said menegaskan dana cadangan pesangon bukan merupakan program jaminan sosial, melainkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja. Ia juga mengaitkan mekanisme pemisahan dana tersebut dengan ketentuan akuntansi perusahaan melalui PSAK 24 mengenai imbalan kerja.

Baca Juga :  Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa kepada 15 Korban Gugur Karhutla

“Cadangan pesangon ini bukan jaminan sosial. Ini adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Karena itu, dananya harus dipisahkan dari harta kekayaan perusahaan, seperti mekanisme iuran Jamsostek,” ujarnya.

Dengan mekanisme tersebut, pekerja diharapkan dapat mengakses hak pesangon melalui lembaga penyelenggara tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan finansial perusahaan saat terjadi PHK.

“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi hanya menagih kepada pengusaha atau kurator. Buruh bisa datang kepada lembaga penyelenggara,” katanya.

Baca Juga :  Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa kepada 15 Korban Gugur Karhutla

Said menambahkan ketentuan dana cadangan pesangon tersebut tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Menurut dia, kewajiban tersebut ditujukan kepada perusahaan menengah hingga besar.

KSPI bersama Partai Buruh meminta pemerintah segera menyusun peraturan pelaksanaan untuk memastikan mekanisme pembentukan, pengelolaan, dan pencairan dana cadangan pesangon dapat diterapkan.

Said Iqbal menegaskan, tujuan utama kebijakan tersebut adalah memberikan income security atau kepastian pendapatan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

“Dana cadangan pesangon justru menjawab persoalan agar buruh pasti mendapatkan pesangon. Pengusaha juga jangan takut, karena ini solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha membayar secara bertahap melalui iuran, sedangkan buruh mendapatkan kepastian haknya,” pungkas Said Iqbal.

Sumber : Antara