“Ya kita sekarang lagi diskusi ya, kita lagi mendalami. Meskipun APBN sudah diketok ya, tapi kita ingin memastikan lagi sasaran-sasaran kita ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih punya gambaran lagi yang terbaru, karena data itu dinamis sekali,” kata Gus Ipul ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Dia mengatakan pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan kabupaten/kota mengenai dinamika yang terjadi di daerah.
“Apakah mungkin (ada penerima bansos) meninggal? Atau mungkin ada yang sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan, ini kita sedang sinkronisasi kita sedang mendiskusikan,” kata dia.
Kementerian Sosial juga akan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengetahui data jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jadi banyak sekali yang perlu kita kerjakan beberapa waktu ke depan ini. Tapi yang jelas Kemensos terus berusaha melakukan berbagai hal lewat pusat data dan informasi yang kita miliki, untuk meng-update data kita,” jelasnya.
Lebih jauh terkait potensi penyaluran bansos disalahgunakan untuk kepentingan kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2024, Gus Ipul mengatakan bahwa bansos sudah direncanakan sebelumnya. Dia berharap tidak ada praktik penyalahgunaan tersebut.
Dia menegaskan sudah ada sanksi yang diatur sesuai ketentuan bagi oknum yang menyalahgunakan bansos.
Sumber : Antara
