Menteri PPPA Soroti Kekerasan Perempuan dan Anak di Kaltara, Penguatan Keluarga jadi Kunci

benuanta.co.id, TARAKAN – Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai sebagai persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara kolaboratif oleh seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga lingkungan keluarga.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak berdiri sendiri. Berbagai faktor sosial dan ekonomi ikut memicu meningkatnya kasus, sehingga upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Baca Juga :  Minat Baca Masyarakat Kaltara Turun dari Peringkat 10 ke 14

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, dari hasil analisis kementeriannya terdapat sejumlah penyebab utama tingginya kasus kekerasan, antara lain tekanan ekonomi, pola asuh dalam keluarga, pengaruh media sosial, lingkungan pergaulan, hingga pernikahan usia anak.

“Dari berbagai faktor itu, kunci utamanya adalah bagaimana keluarga kita diperkuat agar mampu mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya, Jumat (9/1/2025).

Ia menegaskan, penguatan keluarga harus menjadi fondasi utama dalam pembangunan daerah, karena keluarga merupakan benteng pertama bagi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Baca Juga :  Hujan Deras Picu Amblasnya Gorong-gorong Jalan Trans Kaltara di Sekatak

Menurutnya, upaya menekan angka kekerasan juga harus dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dengan melibatkan berbagai organisasi dan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

“Kolaborasi ini penting supaya indikator-indikator keberhasilan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bisa benar-benar tercapai,” ungkapnya.

Selain persoalan sosial, keterbatasan anggaran juga sering menjadi kendala di daerah. Namun ia menilai hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan kinerja.

Baca Juga :  Lamanya Plt di Pemprov Kaltara Bukan Kesengajaan Tetapi Bentuk Kehati-hatian Birokrasi dalam Penerapan Regulasi

“Anggaran berapa pun posisinya, kita harus tetap bisa mencapai target. Karena itu kami menggandeng mitra dan kementerian lain untuk berkolaborasi,” tuturnya.

Dengan penguatan keluarga dan kerja bersama lintas sektor, pemerintah berharap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltara dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. (*)

Reporter: Sunny Celine T

Editor: Ramli

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *