benuanta.co.id, TARAKAN – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan dampak signifikan terhadap penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Dengan penyaluran dana bantuan kepada pelaku usaha, KUR terbukti menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta menjaga ketahanan sektor riil di tengah tekanan ekonomi nasional.
Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan, Dr. Mappa Panglima Banding, S.E., M.Si., mengungkapkan, KUR berperan sebagai penopang utama pergerakan ekonomi daerah karena menjadi akses modal yang terjangkau bagi pelaku usaha kecil. Data hingga Kuartal III 2024 mencatat realisasi penyaluran KUR mencapai Rp401,33 triliun kepada 7,67 juta debitur, menunjukkan dukungan besar terhadap sektor produktif di akar rumput.
Program ini ikut memperkuat kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang konsisten di atas 60 persen. “KUR adalah bahan bakar dan roda cadangan bagi mesin ekonomi daerah,” ungkapnya, Ahad (9/11/2025).
Dari sisi sasaran, penyaluran KUR dinilai sudah sangat fokus kepada kelompok usaha mikro dan kecil. Berdasarkan data OJK per Agustus 2024, sebanyak 98,5 persen debitur KUR berasal dari segmen ini, menunjukkan kebijakan yang presisi.
Meski demikian, masih ada tantangan di lapangan berupa penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif akibat belum terpisahnya keuangan usaha dan rumah tangga. “Statistiknya sangat baik, tapi pengawasan di lapangan tetap harus ditingkatkan agar KUR murni untuk kegiatan produktif,” ujarnya.
Program ini juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM. Dengan suku bunga efektif sekitar 6 persen, KUR membantu pelaku usaha menambah modal kerja, membeli mesin, atau memperluas produksi.
Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan penerima KUR mengalami kenaikan omzet rata-rata 10–15 persen setelah mendapatkan pembiayaan. “KUR terbukti menjadi obat penstabil di tengah inflasi dan tekanan ekonomi,” tuturnya.
Selain peningkatan produktivitas, KUR juga berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah. UMKM diketahui menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, dan ekspansi usaha melalui KUR berpotensi membuka lapangan kerja baru.
Kemenko Perekonomian memperkirakan program ini mampu menyerap hingga 9,7 juta tenaga kerja, memperkuat ekonomi lokal dan menekan angka kemiskinan. “Efek domino KUR terasa hingga ke rumah tangga kecil di daerah,” jelasnya.
Meski capaian KUR mengesankan, tetap ada risiko yang perlu diwaspadai seperti potensi kredit macet dan ketergantungan modal pinjaman. Namun hingga Agustus 2024, rasio Non Performing Loan (NPL) KUR tercatat hanya 1,83 persen, masih jauh di bawah ambang batas aman 3 persen.
Risiko ketergantungan, menurutnya, bisa diatasi melalui peningkatan literasi keuangan dan pendampingan usaha. “Selama ini kualitas kredit KUR masih sangat sehat,” imbuhnya.
Dr. Mappa mengatakan ke depan, sinergi kebijakan pemerintah dan perbankan menjadi kunci agar KUR benar-benar efektif sebagai instrumen pemberdayaan. Integrasi KUR dengan ekosistem digital, pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta penguatan pendampingan usaha perlu menjadi fokus utama. “Kebijakan harus bergeser dari sekadar menyalurkan menjadi benar-benar memberdayakan,” katanya.
Dari perspektif jangka panjang, KUR diharapkan menjadi jembatan menuju kemandirian usaha, bukan sekadar pinjaman rutin. Data OJK menunjukkan semakin banyak debitur KUR yang berhasil ‘naik kelas’ menjadi nasabah kredit komersial.
Dengan suku bunga kompetitif dan dukungan pemerintah, pelaku usaha mulai terbiasa dengan pembiayaan berbiaya modal wajar. “KUR seharusnya menciptakan UMKM yang tumbuh dan mandiri, bukan sekadar bertahan hidup,” tegasnya.
Secara keseluruhan, keberhasilan KUR tidak hanya diukur dari besarnya dana tersalurkan, tetapi dari dampaknya terhadap kemandirian ekonomi masyarakat. Dr. Mappa menambahkan, dengan penyaluran yang tepat sasaran, rasio kredit macet yang terkendali, dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, KUR telah membuktikan diri sebagai program strategis pemberdayaan ekonomi nasional.
“Tantangan selanjutnya adalah memastikan KUR melahirkan UMKM yang tangguh, inovatif, dan tidak lagi bergantung pada subsidi,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Ramli
