TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kaltara menggelar silahturahmi sekaligus rapat bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara. Hal itu dalam rangka sinergitas program pembangunan Provinsi Kaltara pada Senin, 15 Maret 2021.
Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengatakan rapat ini untuk memperjelas kebijakan Pemprov Kaltara. Dalam hal surat edaran Gubernur Kaltara untuk menghentikan segala bentuk pengadaan barang dan jasa.
“Secara terbuka beliau (Gubernur) telah menyampaikan ternyata ini adalah masalah kemanusiaan. Tahun anggaran 2021 ini seharusnya tidak ada masalah terkait masalah BPJS, SOA, anggaran insentif guru, dan anggaran beasiswa,” ujar Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris kepada benuanta.co.id, Selasa (16/3/2021).
“Ini masalahnya, jadi kebijakan beliau ini adalah masalah kemanusiaan. Sebagai pemerintah merefocusing anggaran untuk membantu masyarakat, yang beberapa hal ini saya rasa penting sekali. Kalau kita tidak mencari anggaran bagaimana masyarakat kita dari kelanjutan BPJS, SOA, beasiswa dan lain-lain tersebut. Kami apresiasi juga bahwa kebijakan beliau ini untuk membiayai BJPS yang stop pada bulan Februari,” paparnya.
Menurut informasi, anggaran yang akan dicari Gubernur Katara agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu berkisar Rp 200 miliar.
“Jadi dari anggaran-anggaran yang beliau refocusing di tahun 2021 ini adalah Rp 200 miliar untuk memenuhi ini (BPJS,SOA, insentif guru, dan beasiswa),” tukasnya. (*)
Reporter : Yogi Wibawa
Editor : Nicky Saputra
