Ketimpangan Pengeluaran Kaltara Menurun, BPS: Masih Kategori Rendah

benuanta.co.id, BULUNGAN — Ketimpangan pengeluaran penduduk di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menunjukkan tren penurunan pada September 2025.

Indikator yang diukur melalui Gini Ratio tercatat sebesar 0,251 atau turun 0,010 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 0,261.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, Mustaqim, penurunan ini menandakan distribusi pengeluaran masyarakat semakin merata, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

“Perbaikan ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di Kaltara semakin mengecil. Baik di kota maupun desa, Gini Ratio sama-sama mengalami penurunan dibandingkan periode Maret 2025,” ujar Mustaqim, Minggu (22/2/2026)

Baca Juga :  Gedung Pusdalops BPBD Kalimantan Utara Segera Difungsikan

Ia merinci, Gini Ratio di perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,255, turun dari sebelumnya 0,262. Adapun di wilayah perdesaan, angkanya tercatat 0,242 atau turun dari 0,253.

Menurut Mustaqim, kondisi ini menunjukkan ketimpangan di perdesaan cenderung lebih rendah dibandingkan perkotaan, meskipun keduanya sama-sama mengalami perbaikan.

Selain menggunakan Gini Ratio, BPS juga mengacu pada indikator ketimpangan versi Bank Dunia, yakni proporsi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Pada September 2025, kelompok ini menyumbang 24,89 persen dari total pengeluaran.

Baca Juga :  652 Pengaduan THR 2023–2025 Belum Tuntas, Ombudsman Desak Pengawasan 2026 Lebih Komprehensif

“Angka tersebut menempatkan Kaltara dalam kategori ketimpangan rendah. Artinya, porsi pengeluaran kelompok terbawah sudah relatif baik,” kata Mustaqim.

Secara terpisah, di wilayah perkotaan, kontribusi kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 24,84 persen. Sedangkan di perdesaan sebesar 24,42 persen. Keduanya juga masuk kategori ketimpangan rendah.

Mustaqim menilai capaian ini menjadi indikator positif bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas ekonomi dan memperluas akses pendapatan masyarakat.

Baca Juga :  Lamanya Plt di Pemprov Kaltara Bukan Kesengajaan Tetapi Bentuk Kehati-hatian Birokrasi dalam Penerapan Regulasi

“Penurunan ketimpangan ini perlu dipertahankan melalui berbagai program yang mendorong peningkatan kesejahteraan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkasnya. (*)

Reporter: Ike Julianti

Editor: Endah Agustina

WhatsApp
TERSEDIA VOUCHER

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *