benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong penguatan budaya antikorupsi melalui lingkungan keluarga. Upaya ini dinilai penting untuk membentuk karakter aparatur pemerintah yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
Hal itu tersebut dikatakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kaltara, H. Sapi’i, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas, Kamis (15/10/2026).
Menurut Sapi’i, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan sistem pengawasan. Integritas juga perlu dibangun melalui kebiasaan dan nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga.
Nilai kejujuran tanggung jawab, dan disiplin yang ditanamkan sejak dini menjadi fondasi pembentukan karakter seseorang. Nilai tersebut diharapkan terbawa hingga ke lingkungan kerja, termasuk ketika seseorang menjalankan kewenangan sebagai aparatur pemerintah.
“Orang yang memiliki integritas akan selalu berusaha menjalankan kewenangannya dengan benar, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi,” ujar Sapi’i.
Ia menekankan, integritas bukan sekadar tuntutan dalam pekerjaan, melainkan juga tercermin dari perilaku sehari-hari. Karena itu, seorang aparatur pemerintah perlu menunjukkan keteladanan, baik kepada keluarga maupun rekan kerja dan masyarakat.
Sapi’i juga mengingatkan empat hal yang perlu diterapkan untuk membangun integritas, yakni menjadi teladan bagi keluarga, menunjukkan kejujuran melalui tindakan, menjalankan tanggung jawab, serta membiasakan disiplin sebelum menuntut orang lain melakukan hal yang sama.
“Karena pada akhirnya, keteladanan adalah bentuk kepemimpinan yang paling nyata. Kita semua tentu memahami bahwa jabatan adalah amanah,” katanya.
Ia mengingatkan agar jabatan tidak dipandang sebagai hak atau sarana untuk memenuhi kepentingan pribadi. Jabatan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Sapi’i, pembangunan Kaltara perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap kebijakan dan program pemerintah diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita sedang membangun Kaltara, daerah ini tumbuh dan berkembang, pelayanan pemerintah semakin dekat dengan masyarakat, dan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari setiap kebijakan dan program yang kita jalankan,” pungkasnya. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
