benuanta.co.id, BULUNGAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan menyesuaikan target pembangunan pada 2027 menyusul berkurangnya sumber daya anggaran. Penyesuaian diperkirakan berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur, termasuk peningkatan jalan provinsi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, mengatakan penyesuaian dokumen perencanaan menjadi konsekuensi dari keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, harus menyelaraskan target kegiatan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia.
“Karena memang sumber dayanya berkurang, otomatis dari sisi dokumen perencanaan juga akan menyesuaikan,” sebutnya, Kamis (15/10/2026).
Menurut Bertius, dampak efisiensi akan terasa terutama pada pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Salah satunya peningkatan jalan provinsi yang memerlukan anggaran cukup signifikan untuk memenuhi target pekerjaan.
Ia mencontohkan, rencana peningkatan jalan sepanjang 10 kilometer pada 2027 berpotensi dikurangi apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
“Kalau kegiatan besar yang terpengaruh pasti ada. Misalnya untuk peningkatan jalan provinsi itu membutuhkan dana cukup besar. Kalau sebelumnya direncanakan 10 kilometer, bisa saja harus diturunkan sesuai anggarannya,” ujarnya.
Bertius mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memenuhi target pembangunan. Sebab, kebutuhan infrastruktur tidak serta-merta berkurang meskipun kemampuan fiskal mengalami tekanan.
Selain melakukan penyesuaian program, Pemprov Kaltara juga berupaya mencari alternatif pendanaan. Salah satunya melalui kolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan yang tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Pemerintah provinsi, kata Bertius, telah membentuk forum tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha atau TJSL. Forum tersebut akan dimanfaatkan untuk menjajaki keterlibatan perusahaan dalam mendukung pembangunan, khususnya infrastruktur di desa yang berada di sekitar wilayah konsesi.
“Kita terus mencari alternatif pembiayaan. Salah satunya melalui forum TJSL, sehingga ke depan dunia usaha bisa dilibatkan untuk membantu pembangunan infrastruktur di desa, terutama yang berada di wilayah konsesi mereka,” kata dia.
Namun, Bertius mengakui pendanaan melalui investasi tidak mudah diterapkan pada seluruh proyek infrastruktur. Nilai investasi yang besar dan waktu pengembalian modal yang panjang menjadi pertimbangan bagi investor sebelum menanamkan modalnya.
Karena itu, pemerintah perlu memilah kegiatan yang memungkinkan dibiayai melalui investasi maupun program tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, Pemprov Kaltara juga berupaya memanfaatkan sumber pendanaan alternatif untuk sektor lain. (*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Endah Agustina
