benuanta.co.id, TARAKAN – Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Alwan Saputra angkat bicara terkait polemik yang melibatkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tanjung Selor dengan media Benuanta, yang berujung pada laporan dugaan pencemaran nama baik ke jalur hukum.
Ia menegaskan, pada prinsipnya setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik terhadap pemerintah maupun pihak lain. Namun, ia menilai penyampaian aspirasi tersebut harus tetap memperhatikan etika, apalagi jika membawa nama organisasi maupun simbol keagamaan.
“Dalam Islam itu ada adab. Menyampaikan pendapat kepada pemimpin pun ada caranya. Jadi saya melihat ada etika yang tidak terpenuhi dalam penyampaian kritik kemarin,” ujarnya, Ahad (5/4/2026).
Sebagai Ketua NU sekaligus alumni HMI, dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk meluruskan cara penyampaian aspirasi yang dinilai kurang tepat. Ia menekankan agar kritik tidak disampaikan dengan cara-cara yang dapat memicu polemik lebih luas di ruang publik.
Menurutnya, kritik yang disampaikan melalui media dengan narasi atau visual yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif, bahkan bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan lain.
“Kalau sudah masuk ke publik, ini bisa jadi bahan politik. Itu yang kita tidak inginkan,” tegasnya.
Terkait langkah hukum yang ditempuh pihak Benuanta, ia menyebut hal tersebut merupakan hak bagi pihak yang merasa dirugikan. Meski demikian, ia berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi.
“Kalau bisa diselesaikan dengan silaturahmi atau mediasi, itu lebih baik. Yang salah minta maaf, yang merasa dirugikan bisa memaafkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya prinsip tabayyun atau klarifikasi sebelum menyampaikan informasi ke publik. Menurutnya, jika ada hal yang dianggap tidak tepat, seharusnya dapat dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait.
“Dalam Islam itu ada tabayyun. Kalau ada data atau informasi, bisa diklarifikasi dulu sebelum disampaikan ke publik,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa kritik yang disampaikan HMI kemungkinan memiliki dasar tertentu, khususnya terkait persepsi ketimpangan dalam distribusi kerja sama media. Hal ini dinilainya bisa menjadi bahan introspeksi bagi pemerintah daerah.
“Mungkin ada benarnya, tapi tidak semua benar. Ini juga bisa jadi bahan evaluasi, termasuk bagi pemerintah,” ungkapnya.
Terkait isu adanya pihak lain yang diduga menunggangi aksi mahasiswa, ia mengaku belum dapat memastikan kebenarannya. Namun ia mengaku cukup terkejut dengan pola kritik yang berkembang saat ini.
“Saya tidak berani menyimpulkan. Tapi jujur saya kaget, karena biasanya kritik itu disampaikan dengan cara yang lebih baik,” tuturnya.
Ia pun berharap ke depan, mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya tetap dapat menyampaikan aspirasi secara santun, konstruktif, dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Silakan menyampaikan kritik, tapi dengan cara yang baik. Itu akan lebih didengar dan menjadi masukan yang positif,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine T
