benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Penguatan sinergi antara pemerintah dan lembaga adat menjadi sorotan utama dalam pertemuan antara tokoh Kesultanan Bulungan dan anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara (Kaltara), Rahmawati Zainal, di Rumah Jabatan Gubernur Kaltara, Kamis (26/3/2026) malam.
Dalam diskusi tersebut, Rahmawati menekankan bahwa kebangkitan marwah Kesultanan Bulungan tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada kekompakan internal kerabat kesultanan itu sendiri.
“Pemerintah sebenarnya sangat terbuka dan bersemangat membantu, termasuk rencana pembangunan miniatur dan pusat sejarah Kesultanan. Tapi memang perlu ada penyatuan persepsi di internal terlebih dahulu,” ujarnya.
Pertemuan yang dihadiri Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan Provinsi Kaltara, Drs. Dt. Buyung Perkasa, dan Ketua Adat Kesultanan Bulungan Kabupaten Bulungan, Darmansyah, turut membahas sejumlah langkah strategis untuk mengangkat kembali peran historis dan kultural Kesultanan di tengah pembangunan daerah.
Selain isu pelestarian budaya, diskusi juga menyentuh aspek kontribusi nyata Kesultanan terhadap pembangunan daerah. Salah satu yang mencuat adalah rencana hibah lahan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) besar di Tanjung Selor.
Darmansyah mengungkapkan, proses administrasi pembangunan lapas tersebut saat ini tengah berjalan. Lahan yang dihibahkan diharapkan dapat mendukung kebutuhan infrastruktur pemerintah di Kalimantan Utara.
Di sisi lain, Rahmawati juga membuka peluang membawa aspirasi para tokoh adat ke tingkat pusat, termasuk rencana hearing dengan DPR RI. Ia bahkan menginisiasi pembahasan terkait aset dan peninggalan Kesultanan Bulungan yang berada di Belanda agar dapat diupayakan kembali ke daerah asalnya.
Tak hanya itu, pengembangan ekonomi berbasis adat juga menjadi perhatian. Kerabat Kesultanan Bulungan berencana membangun hutan adat yang akan dikelola secara komersial sebagai sumber pendapatan berkelanjutan.
“Kami berharap pemerintah dapat mendukung realisasi hutan adat ini agar menjadi kekuatan ekonomi bagi kerabat Kesultanan,” terangnya.
Rahmawati memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut, termasuk menyampaikannya kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk dibahas lebih lanjut dalam forum khusus.
Pertemuan ditutup dengan peninjauan Rumah Jabatan Gubernur oleh para tokoh adat, sebagai bagian dari silaturahmi sekaligus melihat langsung sejumlah fasilitas yang menjadi representasi kepemimpinan daerah saat ini. (*)
Reporter: Sunny Celine T
Editor: Endah Agustina
