benuanta.co.id, TARAKAN – Rencana pemerintah pusat untuk melaksanakan program transmigrasi besar-besaran ke Kalimantan pada periode 2025–2029 mendapat sorotan tajam dari kalangan akademisi.
Salah satunya datang dari Ekonom Kalimantan Utara, Dr. Syaiful Anwar, S.E., M.Si., yang menegaskan transmigrasi harus didasari oleh kajian komprehensif agar tidak menimbulkan konflik sosial dan budaya di wilayah tujuan.
“Program ini tidak bisa dilakukan secara ujug-ujug tanpa pemetaan masalah dan potensi lokal. Harus ada kajian sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi yang mendalam terlebih dahulu,” jelasnya kepada benuanta.co.id, Kamis (24/7/2025) lalu.
Menurutnya, salah satu aspek penting yang perlu dikaji sebelum menjalankan transmigrasi adalah kesiapan sosial masyarakat lokal, termasuk sikap penerimaan mereka terhadap pendatang.
“Pemerintah harus mengukur sentimen masyarakat lokal lebih dulu. Kalau mereka merasa tidak dilibatkan, potensi konflik akan terbuka lebar,” ujarnya.
Kajian ketersediaan dan kelayakan lahan juga perlu menjadi prioritas, terutama menyangkut status tanah adat. Ia mengatakan jangan sampai tanah yang diberikan ke transmigran ternyata tumpang tindih dengan wilayah adat.
“Itu bisa menyulut perlawanan dari ormas adat seperti yang kita lihat di Kalbar dan Kalteng,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah harus meninjau kapasitas infrastruktur dan layanan publik di daerah tujuan transmigrasi. Hal ini mencakup akses jalan, air bersih, listrik, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. “Kalau fasilitas dasar belum siap, nanti justru akan menciptakan beban baru bagi pemerintah daerah,” paparnya.
Dr. Syaiful juga menyoroti pentingnya keseimbangan ekonomi antara warga lokal dan transmigran. Ia menilai, pemberian insentif seperti rumah, tanah, dan alat usaha kepada pendatang bisa memicu kecemburuan sosial.
“Warga lokal bisa bertanya, kenapa bukan mereka yang diberi duluan? Ini akan menciptakan ketimpangan jika tidak dikaji dampaknya,” lanjutnya.
Ia menekankan perlunya dialog antar pemangku kepentingan sebelum program dijalankan. Pemerintah pusat, kata dia, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat lokal. “Jangan top-down. Transmigrasi harus berbasis partisipasi agar hasilnya adil dan diterima,” sarannya.
Di sisi lain, kajian dampak budaya juga penting dilakukan. Dr. Syaiful menyebut, Kalimantan memiliki keragaman budaya yang kompleks dan tidak semua masyarakat bisa menerima perubahan sosial dengan cepat.
“Kalau budaya lokal tergeser, itu bisa menimbulkan resistensi dan trauma kolektif,” tuturnya.
Ia menilai dalam konteks Kalimantan Utara, seperti wilayah Bulungan yang menjadi salah satu titik sasaran transmigrasi, pendekatan yang digunakan harus ekstra hati-hati.
“Potensi wilayahnya besar, tapi tetap harus sensitif terhadap kondisi sosial yang ada,” katanya.
Dr. Syaiful juga mengingatkan agar pemerintah melakukan sosialisasi yang memadai dan berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan brosur atau pengumuman di media.
“Program sebesar ini harus dibicarakan secara terbuka. Kalau masyarakat baru tahu dari brosur, itu namanya bukan pembangunan partisipatif,” tuturnya.
Sebagai penutup, ia menyarankan agar seluruh kajian dilakukan sebelum tahap rekrutmen peserta transmigrasi dimulai.
“Kalau program ini ingin berhasil, maka pemerintah harus menyiapkan peta jalan yang jelas dan berdasarkan data, bukan sekadar ambisi pemerataan,” tandasnya. (*)
Reporter: Eko Saputra
Editor: Yogi Wibawa
