benuanta.co.id, TARAKAN – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ditetapkan sebagai provinsi kedua di Indonesia yang membentuk Tim Pengawasan Bersama Norma Ketenagakerjaan di kapal perikanan. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari International Labour Organization (ILO).
Employment Specialist ILO, Diego Rei, menyampaikan, program tersebut pada dasarnya bersifat nasional. Namun, implementasinya dilakukan di daerah yang menunjukkan komitmen kuat serta adanya permintaan langsung dari pemerintah daerah.
“Kami sangat senang bahwa Kalimantan Utara menjadi provinsi kedua di seluruh Indonesia yang membentuk Tim Pengawasan Bersama Norma Ketenagakerjaan di Kapal Perikanan. Ini menunjukkan inisiatif dan keseriusan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemilihan Kaltara bukan semata karena faktor potensi perikanan, melainkan karena adanya dorongan dan kesiapan dari pemerintah provinsi. Komitmen itu yang membuat ILO datang mendukung pembentukan tim tersebut.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah yang lebih dulu mengambil inisiatif serupa. Hal itu menunjukkan pentingnya motivasi daerah dalam melaksanakan perlindungan pekerja sektor perikanan.
Di sisi lain, ILO juga menyoroti masih adanya potensi pelanggaran perlindungan terhadap pekerja perikanan di Indonesia. Ia menilai, meskipun jumlah kasus tidak banyak, setiap pelanggaran tetap harus dianggap serius.
“Satu saja pun kalau pekerja tidak terlindungi itu sudah terlalu banyak,” tuturnya.
Diego menambahkan, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, termasuk Kaltara, memiliki komitmen untuk memperkuat proteksi bagi pekerja sektor perikanan. ILO pun berkomitmen untuk terus mendukung langkah perbaikan tersebut melalui kolaborasi bersama.
Dengan adanya Tim Pengawasan Bersama di Kaltara, diharapkan perlindungan terhadap pekerja perikanan semakin efektif dan mampu meminimalisir risiko pelanggaran norma ketenagakerjaan di sektor ini. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Yogi Wibawa
