benuanta.co.id, BULUNGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali melaksanakan rapat paripurna yang menghadirkan mitranya, yakni Pemerintah Provinsi Kaltara.
Rapat kali ini agendanya, penyampaian rekomendasi DPRD Provinsi Kaltara terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltara tahun anggaran 2021.
Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus Baya mengatakan rekomendasi ini bukan sekadar rekomendasi tapi ada hal yang lebih penting, salah satunya fungsi pengawasan itu harus digiring dan didampingi.
“Kemudian bagaimana rekomendasi ini benar-benar bisa berdampak dan intinya adalah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucap Albertus Stefanus Marianus kepada benuanta.co.id, Selasa 26 April 2022.
Bahkan beberapa pekerjaan ataupun kegiatan yang ada di tahun 2021, rekomendasi yang diberikan DPRD itu harus melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan temuan anggota legislatif di lapangan. Oleh karena itu, melalui rapat paripurna ini piihaknya ingin terjadi sinergitas antara DPRD dengan Pemprov Kaltara.
“Rekomendasi yang menjadi catatan ke pemerintah salah satunya infrastruktur jalan di perbatasan khususnya di Krayan itu ada beberapa jalan memang sampai saat ini kita melihat harus ada perbaikan,” jelasnya.
Selain itu, dirinya berharap di daerah perbatasan yang belum tersentuh perbaikan seperti Apau Kayan, Pujungan dan Bahau Hulu di Kabupaten Malinau belum memiliki infrastruktur yang memadai.
“Semoga dengan situasi dan keadaan ini menjadi sinergitas bersama dengan pemerintah untuk mencari skala prioritas yang paling efisien dan efektif. Sehingga dengan pendanaan minim ini tapi memaksimalkan fungsi daripada APBD ini,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kaltara Andi M Akbar MD yang menjadi pimpinan sidang rapat paripurna menambahkan penyampaian rekomendasi ini terhadap kinerja atau program dari kepala daerah yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta organisasi perangkat daerah (OPD) nya dapat lebih baik lagi.
“Karena kita sebagai DPRD yaitu tugas kami melakukan pengecekan dan pengawasan saja. Harapan kita kepada pemerintah setiap tahun ada perubahan, peningkatan, perbaikan dari sisi kinerja dan program,” ujar Andi Akbar.
Sama dengan Ketua DPRD Kaltara, rekomendasi yang dikemukakan banyak yang menyentuh pada perbaikan infrastruktur jalan di perbatasan. Terlebih jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Kaltara seperti jalan lingkar (Ring Road) di Nunukan.
“Kemudian yang paling penting di rekomendasi itu terkait kualitas pekerjaan dari pihak kontraktor harusnya lebih di evaluasi supaya hasilnya memuaskan,” terangnya.
Lalu pihaknya meminta pemerintah adanya perbaikan pada dunia pendidikan khususnya di jenjang sekolah menengah atas (SMA) atau sekolah menengah kejuruan (SMK). Dia melihat masih banyak wilayah di Kaltara belum memiliki bangunan sekolah.
“Kita tahu SMA kewenangan Provinsi Kaltara, ada daerah di perbatasan dan di desa-desa belum ada sekolah SMA atau SMK nya,” tutupnya. (*)
Reporter: Heri Muliadi
Editor : Yogi Wibawa
