benuanta.co.id, NUNUKAN- Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan dinilai belum menjangkau seluruh wilayah pendidikan.
Pasalnya, sejumlah sekolah di Desa Binusan hingga kini belum merasakan manfaat program nasional tersebut, meskipun terletak di kawasan dengan kepadatan peserta didik yang cukup tinggi.
Anggota DPRD Nunukan, Muhammad Mansur mengatakan, kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah warga terkait pemerataan pelaksanaan MBG di wilayah perbatasan, khusunya di Desa Binusan.
“Di Binusan itu sekolahnya banyak. Ada SD Negeri 6, SD Negeri 9, SD Negeri 12, SD Negeri 13, dan SMP Negeri 3, tapi sampai sekarang tidak ada dapur MBG yang melayani anak-anak di sana,” sebut Mansur.
Ia menjelaskan, pada awal sosialisasi program MBG, Desa Binusan sempat disebut sebagai lokasi pencanangan pelaksanaan program MBG di SD Negeri 6. Namun realitanya, dapur MBG justru tidak terbangun di desa tersebut.
“Saat pencanangan MBG, Desa Binusan yang disebut, tapi realisasinya tidak ke sana. Ini yang membuat warga Binusan selalu tertinggal,” ujarnya.
Tidak adanya dapur MBG itu, berdampak langsung pada siswa dan orang tua. Mansur menyebut, muncul perbandingan dengan wilayah lain di Nunukan yang lebih dulu menikmati program makan bergizi.
“Orang tua siswa mulai bertanya-tanya, kenapa daerah lain sudah jalan, sementara anak-anak di Binusan belum kebagian,” ucapnya.
Persoalan itu juga dirasakan oleh sekolah-sekolah di sekitar Binusan, seperti Ujang Patima dan Binusan Induk. Menurutnya, ketimpangan tersebut yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
“Ini bukan soal siapa lebih dulu, tapi soal keadilan. Anak-anak di perbatasan punya hak yang sama untuk tumbuh sehat,” katanya.
Mansur menilai, keberadaan dapur MBG di Binusan sangat relevan dengan arah kebijakan nasional Presiden RI Prabowo Subianto melalui Asta Cita, yang menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai agenda utama.
“Kalau bicara Asta Cita Presiden RI, maka gizi anak sekolah itu pondasi dan desa Binusan bagian dari itu,” terangnya.
Ia memastikan akan mendorong agar dapur MBG dapat direalisasikan di Desa Binusan pada tahun ini. Langkah tersebut menjadi kunci agar pelaksanaan MBG di Nunukan berjalan lebih seimbang.
“Kita tidak mau ada wilayah yang terus tertinggal. Binusan harus masuk dalam skema pelaksanaan MBG,” tandasnya.
Dengan tersedianya dapur MBG di Desa Binusan, manfaat program makan bergizi dapat dirasakan langsung oleh siswa dan sekolah. Sehingga pemerataan layanan menjadi parameter bahwa negara telah hadir di perbatasan. (*)
Reporter: Novita A.K
Editor: Endah Agustina
