benuanta.co.id, NUNUKAN – Kepala Desa (Kades) Tetagas di Kabupaten Nunukan, Kalvianus angkat suara terkait dugaan desanya masuk wilayah Malaysia. Ia membantah pernyataan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman.
Pernyataan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman terkait tiga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) masuk ke wilayah Malaysia, menjadi perhatian serius warga lokal.
Dalam rapat bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026), beberapa hari yang lalu, Makhruzi memaparkan tiga desa yang masuk wilayah Malaysia itu adalah Desa Kabungalor, Desa Lepaga, dan Desa Tetagas.
Tiga desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Lumbis Hulu tersebut diklaim mengalami pergeseran wilayah dan kini sebagian areanya masuk ke Malaysia.
Pergeseran ini terjadi setelah penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sebatik.
Kalvianus lebih tau situasi di daerahnya. “Saya tidak setuju narasi tiga desa masuk wilayah Malaysia. Setau saya yang di patok itu hanya sebagian kecil saja dari tiga desa yang masuk ke Malaysia. Diantaranya wilayah Desa Kabungalor yang masuk Malaysia. Saya lahir di sini, tidak mungkin saya tidak tahu,” kata Kalvianus Pada Jumat, (23/01/26).
Ia juga menegaskan tidak ada bangunan di atas tanah yang diklaim masuk ke wilayah Malaysia. Namun terdapat lahan perkebunan dan pertanian milik masyarakat setempat yang sudah ada sejak turun-temurun.
Kalvianus menceritakan pengalaman pribadinya bahwa ia sempat dapat tawaran dana bagi warga yang tempat tinggalnya bergeser ke wilayah Malaysia tapi ditolak.
“Disini ada 18 kepala keluarga, mayoritas bekerja sebagai petani dan ada juga pegawai. Pemerintah mau memberikan dana pengganti kepada warga yang wilayah tempat tinggalnya bergeser ke Malaysia, tapi kami tidak setuju. Kami tetap mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh para leluhur,” ucap Kalvianus.
Ia mengaku tidak pernah terlibat dalam forum-forum resmi yang membicarakan soal pergeseran wilayah begitupun warga setempat.
“Kami tidak pernah tahu pasti kenapa wilayah kami bisa disebut masuk Malaysia. Tahun 2023 ada rombangan dari Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad) ke desa kami. Katanya mau pasang patok referensi. Saya sampai menghadap Danrem, katanya akan ditindaklanjuti ke Jakarta, tapi tidak ada kabar sampai sekarang,” ujarnya.
Sebagai pensiunan Polri yang sempat berpangkat AKP itu, menceritakan bahwa dirinya bersama sang istri pernah menyaksikan langsung personel Askar (Tentara Malaysia) yang mendarat menggunakan helikopter di Desa Tetagas pada Agustus 2023.
“Helikopter itu milik Askar (Tentara) Malaysia yang membawa personel serta petugas BNPP Malaysia. Saya bersama istri dan kepala Desa Lepaga pada waktu itu menuju ke lokasi menggunakan ketinting untuk menyaksikan helikopter milik Malaysia mendarat. Askar itu sampai lari masuk hutan. Padahal kami hanya mau ketemu dan bertanya alasan mendarat di desa kami. Jadi hanya petugas BNPP Malaysia yang kami temui, katanya hanya survei, tapi kenapa TNI kita seakan membiarkan,” tuturnya.
Kelvianus menyayangkan slogan “NKRI Harga Mati” seakan sirna saat mendengar tiga desa yang sebelumnya secara administratif
milik Indonesia, sekarang dikabarkan bergeser ke wilayah Malaysia.
“Tapi bersyukur lagi kalau desa kami menjadi bagian dari wilayah Malaysia. Biar lebih sejahtera, jalannya bagus. Listrik juga bisa 24 jam, tuturnya.
Kalvianus berkata bahwa Seharusnya, kita menghargai para leluhur kita yang berjuang mati-matian mempertahankan daerah perbatasan.
“Slogan NKRI Harga Mati, sejengkal tanah akan dipertahankan, itu seolah-olah hanya angin lalu,” ungkapnya. (*)
Reporter: Soni Irnada
Editor: Ramli
