benuanta.co.id, TARAKAN – Sarana dan Prasarana tak memadai, Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan akan selesaikan masalah di Kelurahan Pantai Amal yang masuk dalam catatan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai Kelurahan yang tidak memenuhi standar untuk pelayanan publik.
Hal ini disampaikan Pj Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan setelah mendapatkan informasi terkait pengawasan yang dilakukan Ombudsman untuk pelayanan publik setiap Kelurahan di Kaltara dimana salah satu kelurahan di Kota Tarakan tidak memadai untuk melakukan pelayanan publik ke masyarakat.
Ia mengakui dengan hal tersebut dapat menjadi salah satu penghambat kinerja pegawai untuk melakukan pelayanan publik dengan minimnya sarana dan prasarana. Mengingat Kelurahan Pantai Amal merupakan bagian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan maka hal ini akan segera di eksekusi.
“Saya sudah dorong terus saya coba juga minta para jajaran Camat, Lurah kalian harus mampu berlokasi kalian punya wilayah Sepanjang itu masih sesuai ketentuan peraturan jangan sampai ada alasan,” ujarnya.
Sebagai kepala daerah, ia akan melakukan pemantauan kepada Kelurahan Pantai Amal untuk melakukan inovasi-inovasi baru guna mengurangi keluhan masyarakat terkait pelayanan yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana.
Bahkan sebelumnya, ia sendiri sudah melakukan kunjungan ke Kelurahan Pantai Amal sebelumnya untuk melihat situasi dan kondisi. Menurutnya, jika sarana dan prasarana kurang karena anggaran, di kelurahan yang lainnya juga menerima anggaran yang sama.
“Ya Saya sudah pernah melakukan kunjungan ke sana coba membuka cara pandang mindsetnya. Ketika ada permasalahan dengan mungkin improvisasi kita inovasi kita ketika kita menghadapi suatu masalah biasanya muncul ide-ide muncul solusi-solusi yang mungkin bisa menyelesaikan masalah apalagi hanya sebatas perangkat saja ya bukan menjadi alasan ,” pungkasnya. (*)
Reporter: Sunny Celine
Editor: Nicky Saputra
