Akses Layanan Kesehatan Dimiliki Lebih dari 98 Persen Masyarakat
benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 Kategori Utama pada Kamis (8/8).
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemkab dalam mewujudkan konsep pembangunan kesehatan menyeluruh untuk masyarakat.
Secara detail, Kabupaten Bulungan telah meraih capaian UHC atau cakupan kesehatan semesta dengan indikator kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dari 98 persen, tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih dari 80 persen, serta tidak memiliki tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sampai dengan 2023.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, Risdianto, S.Pi., M.Si, mewakili Bupati Bulungan, Syarwani, dalam menghadiri dan menerima penghargaan tersebut.
Risdianto menjelaskan, penghargaan ini mencerminkan kinerja Pemkab dalam memastikan seluruh masyarakat memiiki akses terhadap layanan kesehatan tanpa pandang bulu.
“Kabupaten Bulungan memiliki akses untuk masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial. Oleh karena itu, Bulungan menjadi salah satu dari 135 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang meraih penghargaan UHC Award Kategori Utama pada tahun 2024 ini,” kata Risdianto.
Penyerahan UHC Award berlangsung di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Tampak Wakil Presiden Republik Indonesia K H Ma’ruf Amin turut hadir didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, Presiden International Social Security Association Muhammad Asman, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.
Dalam kesempatan itu, Wapres menyampaikan pesan penting kepada para pemangku kepentingan. Pertama, perluas jangkauan kepersertaan hingga 100 persen dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Khususnya dalam menyosialisasikan manfaat JKN-KIS, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
“Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS,” tambahnya.
Kedua, Wapres meminta agar ada pendekatan yang lebih efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya.
“Evaluasi sistem pembayaran kewajiban iuran yang telah ada, bisa dalam bentuk program restrukturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi kewajiban iurannya,” imbaunya.
Wapres juga menekankan, penting untuk mendorong ketepatan penyaluran subsidi pembayaran agar manfaatnya dapat dirasakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Ketiga, pastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan,” tegasnya.
Terkait ini, Wapres menekankan bahwa pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi. (adv)
Editor: Yogi Wibawa
