benuanta.co.id, TARAKAN – Pelaku usaha rumput laut di Kalimantan Utara (Kaltara) diwajibkan memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas rumput laut Kaltara sebelum dipasarkan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, Rukhi Syayahdin mengungkapkan jika pelaku usaha tak memiliki SKP maka tak diperkenankan melakukan penjualan rumput laut.
“Itu pembinaan dari kita, artinya secara teknis kan. Bagaimana mendapatkan rumput laut yang berkualitas,” ungkapnya, Jumat (7/6/2024).
Dalam hal ini, pihaknya berperan menjadi pembina bagi pelaku usaha yang ingin menerbitkan SKP. Adapun SKP ini dikeluarkan langsung oleh Kementrian Kelautan Perikanan (KKP).
“Nanti dilihat kekeringannya, atau kekotorannya. Itu dilihat semua termasuk kekuatan gel dari rumput laut itu,” imbuh Rukhi.
Soal kekuatan gel, Rukhi menegaskan terdapat perbedaan yang signifikan antara rumput laut hasil budidaya dan rumput laut yang didapatkan nelayan pemukat. Hal ini menjadi PR besar bagi DKP Kaltara untuk mengatur soal regulasi dari kekuatan gel rumput laut. Adapun rumput laut yang dikelola pembudidaya baru dapat dipanen setelah 45 hari, sehingga kualitas kekuatan gel berbeda dengan rumput laut yang didapatkan nelayan.
“Karena kan kalau nelayan pemukat hari itu dapatnya, jadi gelnya sangat rendah. Kita juga akan upayakan itu masuk dalam Pergub, kita akan benahi itu. Regulasi itu yang menentukan,” tuturnya.
Berdasarkan informasi yang ia terima, regulasi tersebut sudah berproses di KKP dan juga Kemendagri. Masih terdapat revisi antara PP dan PermenKP untuk nelayan pemukat. Rukhi menyebutkan, nelayan pemukat turut merusak ekosistem salah satunya rumput yang merupakan sistem budidaya.
“Dia (nelayan pemukat) masuk ke pemukat kan, tapi diambilnya rumput laut. Itu Pergub sedang proses, saat ini sedang proses,” pungkasnya. (adv)
Reporter: Endah Agustina
Editor: Nicky Saputra
