benuanta.co.id, TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang berada di provinsi termuda di Indonesia masih menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Dalam prosesnya hingga saat ini masih mengalami kendala atau keterlambatan. Hal tersebut diakui oleh Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Kaltara, Yansen Tipa Padan.
“Kita akui dana yang kita miliki sangat terbatas, sementara persoalan sangat tinggi dan luas,” katanya, Rabu (15/5/2024).
Menurut Wagub, hal tersebut harus dimaklumi, mengingat dalam pembangunan wilayah perbatasan seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Kaltara saja melainkan juga pemerintah pusat.
“Kita harus dimaklumi, untuk pembangunan wilayah perbatasan sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Kaltara saja,” ungkapnya.
Berkaitan dengan anggaran yang difungsikan untuk pembangunan infrastruktur, Yansen mengatakan hal tersebut telah berjalan sesuai progres yang ditentukan. Namun berkaitan dengan fisik, ia mengakui tentu akan ada perbaikan.
“Saya tidak berbicara mengenai sejauh mana keberhasilan sesuai dengan visi misi daerah, tapi yang pasti progresnya sudah ada,” tegasnya.
Seperti yang diketahui, Pemprov Kaltara bertanggung jawab atas pembangunan di wilayah perbatasan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Pada tahun 2024, kurang lebih Rp 20 Miliar anggaran berasal dari DAK disuntikkan untuk pembangunan jalan di perbatasan dari Binuang-Long Layu-Lembutud hingga Long Bawan.(*)
Reporter: Ike Julianti
Editor: Ramli
